Ombudsman: Social Distancing Kurang Efektif, Lakukan Evaluasi

Ombudsman Perwakilan Jakarta berpendapat bahwa sejak diterbitkannya imbauan social distancing, tidak membuat jumlah kasus positif covid-19 di Ibu Kota menurun.

Per 6 April terkonfirmasi ada 1.268 kasus positif covid-19. Ini berarti sekitar 50,9% dari seluruh kasus positif covid-19 di Indonesia berada di Jakarta. Siang ini, bahkan sudah mencapai 1.395 kasus positif covid-19.

"Kebijakan imbauan social distancing perlu dilakukan evaluasi sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Metode yang tidak efektif harus dievaluasi dalam pencegahan penyebaran covid-19," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta, Teguh P Nugroho dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (7/4).

Meski sejak Maret lalu, DKI telah mulai meliburkan sekolah-sekolah, menutup tempat-tempat wisata dan menerbitkan Seruan Gubernur bagi seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi para karyawannya. Namun, kata Teguh, angka kasus positif covid-19 terus meningkat.

"Harus beralih ke metode yang lebih ketat dan efektif aturannya, dan menambahkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan guna efektivitas selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," tutur Teguh.

Baca juga: Anies Didesak Segera Terbitkan Landasan Hukum Kuat Soal PSBB

Menurutnya, berdasarkan Pasal 13 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 soal Tata Cara Usulan PSBB, perlu ada item kebijakan yang telah diatur termasuk pembatasan moda transportasi.

"Namun apakah hal tersebut akan dirasa cukup efektif? Sebagai konsep kota metropolitan serta tingginya jumlah pasien positif covid-19, diperlukan langkah yang lebih strategis termasuk pembatasan mobilitas antarwilayah termasuk antisipasi mudik lebaran 2020," tegas Teguh.

Penetapan PSBB di DKI Jakarta tetap membutuhkan landasan hukum yang kuat dan kebijakan-kebijakan lebih diperketat.

"Penetapan PSBB untuk DKI Jakarta oleh Menkes pun, nantinya dapat menjadi tolok ukur apakah metode PSBB efektif sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 atau tidak. Mengingat di dalam UU 6/2018 terdapat mekanisme yang lebih ketat, yakni Karantina Wilayah sebagai metode pencegahan menyebarnya penyakit secara masif," tandasnya. (OL-14)