Kecam Pembatasan KRL, PDIP: Jangan Main-main Bikin Kebijakan

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak menyayangkan langkah dari Gubernur Anies Baswedan dan pusat untuk membatasi operasional KRL. Ia menegaskan tidak boleh ada kebijakan yang malah merugikan warganya.

"Ini terkesan tidak handal dalam mengambil keputusan, dan hal ini terjadi bukan sekali ini saja. Jangan bikin kebijakan main-main. Saat ini masyarakat gampang panik, dan curiga tertular (covid 19)," kata Gilbert kepada Media Indonesia, Jakarta, Senin (23/3).

Meski sudah dicabut kebijakan tersebut, namun Gilbert mengaku sejak pagi dirinya menerima keluhan warga akibat pembatasan operasional KRL tersebut.

"Sejak pagi saya menerima keluhan warga soal ini. Sebaiknya segala keputusan yang menyangkut masyarakat dipikirkan dengan seksama, dan juga melibatkan pemikir agau ahli. Ini berkali-kali keputusan yang diambil tidak bijaksana," jelas Gilbert.

Baca juga: DKI Jakarta Minta Pusat Paksa Perusahaan Adopsi Kerja dari Rumah

Gilbert menyarankan sebaiknya jumlah dan frekuensi transportasi publik dipertahankan lalu jarak antar penumpang dibatasi satu meter. Jangan sampai, katanya, Anies dan pemerintah pusat malah membuat warga khawatir.

"Pengalaman sebelumnya sewaktu dikurangi seharusnya bisa jadi pelajaran. Karena situasi sekarang membutuhkan seorang pemimpin yang bijak. Jangan terjebak dengann dorongan ingin terlihat bekerja, tapi hasilnya selalu blunder," sebut Gilbert.

Diketahui, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah melakukan evaluasi atas penyesuaian jadwal operasional KRL Commuter Line yang berlangsung pagi ini, Senin (23/3). Ditemukan kepadatan penumpang yang luar biasa pada berbagai relasi akibat pembatasan operasional yang diterapkan pagi ini.

"Dari hasil evaluasi, jadwal KRL akan kembali normal mulai sore ini pukul 15.00 dan berlanjut normal hingga seterusnya," kata VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba dalam keterangan resminya, hari ini. (OL-4)