DKI Jakarta Minta Pusat Paksa Perusahaan Adopsi Kerja dari Rumah

PERUSAHAAN di ibu kota masih banyak yang belum menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini bisa terlihat dari masih menumpuknya penumpang angkutan massal KRL di jam sibuk tadi pagi.

Meskipun demikian Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut ia tidak bisa memberikan sanksi pada perusahaan yang belum menerapkan WFH.

Menurutnya kuasa itu ada di tangan pemerintah pusat. Bila ingin menekan atau lebih memaksa perusahaan untuk menerapkan pola kerja dari rumah, pemerintah pusat harus turun tangan.

"Kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Kita sifatnya hanya himbauan, istilahnya panggilan moral," kata Andri saat dihubungi, Senin (23/3).

Sementara itu, sebelumnya Andri telah lebih dulu meneken Surat Edaran No 14 tahun 2020 tentang himbauan kepada dunia usaha untuk menerapkan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pada 15 Maret lalu. Himbauan ini dikeluarkan untuk meminimalisir pekerja beraktivitas di luar rumah agar mencegah meluasnya wabah virus korona atau Covid-19.

SE itu kembali dikuatkan dengan penerbitan SE bernomor 3590 tahun 2020 yang diteken pada 20 Maret lalu sebagai tindak lanjut dari Seruan Gubernur DKI Jakarta No 6 tahun 2020. SE 3590/2020 menurut Andri telah menyerukan agar seluruh perusahaan terkecuali yang bekerja di sektor vital untuk menerapkan WFH.

Sektor-sektor yang masih boleh mempekerjakan karyawannya di kantor dan lapangan seperti bidang layanan kesehatan, pangan/kebutuhan pokok, energi, dan jasa keuangan atau pembayaran.

Di samping itu saat ini sudah ada 1.512 perusahaan dengan total karyawan 517.743 orang yang sudah menerapkan WFH.(OL-4)