Anies Jangan Ganggu Seniman

KETUA Komsi X DPR RI Syaiful Huda memberikan catatan penting kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Secara tegas, ia mengatakan bahwa Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola proyek tersebut, tidak boleh mengatur konten atau kegiatan yang dilakukan seniman pascarevitalisasi.

“Menurut saya tidak ada salahnya gubernur merevisi pergub menyangkut soal (revitalisasi TIM) ini. Secara tegas disebutkan bahwa pengeloaan prasarana oleh Jakpro, tapi kalau konten oleh DKJ (Dewan Kesenian Jakarta). Supaya gubernur yang akan datang sudah merujuk pada pergub yang dibikin pak Anies,” ucap Syaiful dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Adapun permintaam revisi aturan itu tertuang dalam Pergub No 63/2019 tentang Penugasan kepada PT Jakpro untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM.

Komisi X juga meminta Anies untuk melibatkan banyak seniman untuk mencegah polemik penolakan revitalisasi TIM. Selain itu, catatan lainnya yang harus diperhatikan ialah pengerjaan proyek itu harus sesuai dengan regulasi yang ada, lalu secara transparan dan tidak berorientasi komersil.

“Memastikan bahwa tidak ada pembangunan hotel, tetapi wisma seni untuk memperkuat ekosistem kebudayaan,” kata Syaiful.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengerjaan Proyek Revitalisasi TIM juga tidak boleh mengakibatkan kerusakan lingkungan, cagar budaya dan aset lain yang terdapat di area TIM,” tandasnya.

Anies yang hadir dalam RDP tersebut menanggapi rekomendasi yang diberikan Komisi X. Ia berjanji akan memberikan kewenangan kepada DKJ untuk mengatur kegiatan atau konten seniman pascarevitalisasi itu.

“Ada channel dengan institusi yang jelas, sehingga kita tahu akan berkomunikasi dengan siapa. Dimana itu ada di Dewan Kesenian Jakarta. Nanti bermitra di sana. Insha Allah beberapa catatan itu akan kami tindaklanjuti,” tukas Anies.

Moratorium

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi malah akan moratorium revitalisasi ini. Moratorium dilakukan agar Pemprov DKI bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan para seniman yang sempat menolak.

“Informasi pertama kan hotel komersialnya, diajak ngobrol saja dulu para seniman. Kalau seniman diajak ngobrol pasti ketemu jalannya enggak mungkin enggak,” kata Pras.

Meski demikian, lanjut Pras, moratorium tidak akan berlangsung lama karena hanya butuh beberapa saat untuk melakukan komunikasi.

“Saya enggak bisa bilang sehari, dua hari, tiga hari atau seminggu kan enggak bisa. Kenapa, ini kan pasti jadi kalau semua dijalankan dengan baik gitu saja,” tutur Prasetio. (Ins/Ssr/J-1)