Pemprov Abaikan Prinsip Kehati-hatian

BLUNDER penunjukan Direktur Utama Transportasi Jakarta membuktikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta abai terhadap prinsip kehati-hatian.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan mengapa Gubernur DKI Anies Baswedan tidak jeli dalam melacak latar belakang Donny Andy S Saragih sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta.

Padahal, aturan dalam pemilihan jabatan direksi di BUMD melalui peraturan yang dibuat Anies sendiri, yakni Peraturan Gubernur No 5/2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan.

Ia menjelaskan, semua menginginkan Jakarta sebagai ibu kota yang baik, makanya harus dipimpin oleh orang baik juga. "Saya tak tahu masalah kebobolan, tapi sebetulnya pemprov melakukan tes fit and proper dengan siapa, harusnya sudah tahu," kata dia.

Donny baru diangkat menjadi dirut pada Kamis (23/1). Namun, Kepala Ombudsman Jakarta Teguh Nugroho mengungkapkan Donny merupakan terpidana kasus penipuan. Anies pun mencopot Donny.

Keputusan itu diambil melalui mekanisme keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transportasi Jakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah No 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun kasus yang menjerat Donny ialah saat ia masih menjabat Direktur Operasi PT Eka Lokasari Lorena Transport Tbk pada 2017. Ia didakwa menipu Direktur Lorena Transport, Gusti Terkelon Soerbakti.

Pada putusan Mahkamah Agung 13 Februari 2019 lalu, Donny masih berstatus terdakwa kasus penipuan. Dalam putusan kasasi, hakim agung menyatakan Donny dan terdakwa lainnya, Porman Tambunan, diputuskan bersalah dengan memperberat hukuman penjara selama dua tahun. Sebelumnya, pengadilan tinggi memvonis mereka berdua satu tahun penjara.

Tidak jujur

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Pemprov DKI Faisal Syafruddin mengatakan, Donny tidak jujur saat proses seleksi sebagai direksi BUMD. Dia terbukti pernah melanggar hukum. Status hukum Donny baru diketahui pada Sabtu (25 /1).

"Pada Senin pagi, 27 Januari 2020, langsung dilakukan keputusan pembatalan, keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Januari 2020," ujar Faisal.

Pemprov DKI menunjuk Yoga Adiwinarto sebagai Plt Dirut PT Transportasi Jakarta. Yoga sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Fasilitas PT Transportasi Jakarta.

Donny menyatakan, dirinya yang meminta mundur dari jabatan tersebut kepada Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Amin Subekti. Pengunduran diri itu disampaikan melalui pesan singkat.

"Saya enggak kuat (ditekan) begitu. Saya orang kerja, bukan orang politik. Daripada merusak tatanan Pak Gubernur, harus ada yang mengalah," ujar Donny.

Donny membela diri bahwa permasalahan penipuan bukan atas nama pribadinya, melainkan menyangkut perusahaannya, yakni PT Eka Lokasari Lorena Transport. (Ins/J-1)