Amerika Bersatu Kecam Penanggulangan Banjir DKI

KELOMPOK relawan NKRI Amerika Bersatu (AB1) yang berada di 36 negara bagian di AS menyayangkan keterlambatan tindakan dari Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir di awal tahun ini.

“Pemprov seharusnya ikut berperan lebih aktif mencari solusi pencegahan banjir dengan melibatkan komponen-komponen yang selama ini sudah terbukti berhasil pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Tricia Sumarijanto, selaku pendiri dari relawan AB1 dari Washington, DC, Senin (6/1).

Baca juga: Cegah Banjir, Mendagri Minta Pemda Perhatikan Pembangunan

Menurutnya, solusi yang cepat dan tepat harus segera direalisasikan dengan kinerja rill dan dana yang tepat sasaran.

“Anggaran untuk pembebasan lahan dan penanggulangan banjir harus segera dikembalikan sehingga pasukan oranye bisa kembali bekerja dengan serentak, dan pelebaran dan pembersihan sungai bisa kembali dijalankan,” komentar Esther Sianipar dari Minnesota. 

Ia mengaku terharu melihat upaya para relawan yang turun langsung untuk menjemput warga dengan perahu karet, memberi dukungan sembako, dan mendirikan dapur umum.  "Semoga pada tahun-tahun kedepan pencegahan banjir masuk ke dalam prioritas Pemprov DKI Jakarta, bukan malah anggarannya dipangkas,” ujarnya. 

Dari Pantai Barat, Ita Quattrone, Bendahara AB1 yang juga menyempatkan diri hadir pada acara pelantikan Pak Jokowi pada 20 Oktober yang lalu dengan tegas mengungkapkan, “Warga Jakarta sudah seharusnya dapat menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, secara hukum ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kinerja beliau dalam melindungi rakyat Jakarta yang sudah terlanjur memilih beliau sebagai Gubernur. Anies Baswedan telah melalaikan amanat rakyat Jakarta dan NKRI dalam melindungi hak rakyat Jakarta untuk hidup bersih dan sejahtera!”

Ita yang juga bekerja di Departemen Lingkungan Hidup AS ini menyayangkan kegagalan Anies yang kurang lihai memprioritaskan pembangunan untuk mencegah banjir yang mengakibatkan banyak korban meninggal dan banyak rakyat yang menderita ke rugi baik moril maupun materiil.  

“Pemprov harus bisa bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyat nya dan harus bisa terbuka dalam perancangan tata kota yang mempertimbangkan kelestariaan alam dan lingkungan hidup.” pungkasnya. (RO/OL-6)