Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
KEPALA Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui pembangunan Waduk Lebak Bulus yang telah bergulir sejak 2016 lalu masih belum bisa diselesaikan. Pasalnya, warga di area pembangunan enggan tanahnya dibeli oleh Pemprov DKI.
"Iya itu warga masih belum mau dibebaskan," kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/10).
Menurut Teguh, dari 1,8 hektar rencana luas Waduk Lebak Bulus, baru 9.000 meter persegi yang telah dibebaskan. Saat ini, Dinas SDA hanya bisa memagari lahan yang dibebaskan itu agar tak kembali ditempati warga.
"Masih ada sekitar belasan bidang warga yang sampai sekarang kita minta berkas untuk pembebasan lahan belum mau memberikan," ujar Teguh.
Padahal menurut Teguh, proses pembebasan lahan dan ganti rugi dilakukan sesuai dengan prosedur. Dia mengaku tidak tahu alasan warga enggan menjual lahannya kepada Pemprov DKI.
"Kita tetap yang namanya ganti rugi, semua dilakukan secara transparan dan penilaian besaran yang dibayarkan kita melalui KJPP. Itu melalui pihak ketiga. Itu independen enggak ada intervensi di kita. Namanya harga bisa naik bisa dibawah NJOP," kata Teguh.
Rencana pembangunan Waduk Lebak Bulus telah bergulir sejak tahun 2016. Pembangunan dilakukan untuk mencegah banjir masuk kawasan Lebak Bulus. Awal tahun lalu, sejumlah warga Lebak Bulus sempat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan meminta agar pembangunan waduk ini dilanjutkan. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved