PKL Masuk Situs Smart City

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana memasukkan pedagang kaki lima (PKL) resmi yang terdaftar di bawah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta ke dalam situs Smart City.

Sebagai tahap awal, PKL Lenggang Jakarta di kawasan Monumen Nasional (Monas) akan dimasukan dalam situs tersebut.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Smart City, Setiaji mengatakan hanya PKL yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) saja yang dimasukan dalam aplikasi tersebut.

Pemprov juga akan menggaet perusahaan aplikasi khusus kuliner berbasis piranti Android yakni Qraved untuk menghadirkan titik-titik PKL berstandar baik ini ke dalam aplikasi telepon selular.

"Rencana ke depan, kita kan kembangkan Smart PKL. Aplikasinya kerjasama dengan Qraved," ujar Setia Aji ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (29/7).

Setia Aji mengatakan dalam tiga pekan ke depan aplikasi ini siap diluncurkan. Aplikasi tersebut menginformasikan PKL di Lenggang Jakarta, lengkap dengan harga dan foto makanan.
Dalam situs www.jakarta.smartcity.go.id sendiri sudah ditampilkan ratusan titik PKL namun belum memiliki keterangan harga dan sertifikasi BPOM. Itulah yang membedakan tampilan situs dengan aplikasi.

Tujuannya, masyarakat dapat melihat PKL mana yang sudah memiliki standar pengolahan makanan lebih baik. Masyarakat pun dapat memilih untuk membeli jajanan di PKL yang memiliki kualitas makanan lebih baik.

"Aplikasi ini supaya jajanan PKL lebih aman dikonsumsi, ada sertifikasi BPOM, terdaftar dan tertib. Pertama mungkin yang di Lenggang Jakarta, karena di sana sudah diuji sama BPOM," katanya.

Lokasi lain yang akan dimasukan dalam aplikasi Smart PKL yakni PKL di kawasan Blok A dan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, kata Setia Aji, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI dan BPOM untuk menentukan PKL mana yang akan dimasukan dalam aplikasi tersebut.

Hambatan dari segi teknis sama sekali tidak ditemui oleh UPT Smart City. Namun, Setia Aji menuturkan pihaknya tidak bisa menambah jumlah PKL untuk dimasukkan ke dalam aplikasi dengan cepat karena proses uji kandungan makanan di BPOM memakan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi di Ibu Kota terdapat belasan ribu PKL yang tiap hari jumlahnya selalu bertambah. (Q-1)