Lahan Eks TPA Pasirsembung Disulap jadi Ruang Terbuka Hijau

LAHAN eks Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Pasirsembung di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah ditetapkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Saat ini di eks TPA itu tengah dilakukan normalisasi karena masih terdapat tumpukan sampah yang belum dibersihkan seluruhnya.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, Ade Bobon Sutrisman, mengatakan meskipun status lahan eks TPA Pasirsembung sudah menjadi RTH, tapi secara teknis belum diaktivasi. Hal itu mengingat keberadaan RTH harus betul-betul steril yang sampai saat ini masih terdapat tumpukan sampah.

"Kalau itu sudah ditetapkan sebagai RTH. Tapi kan masih ada sampah-sampah di lahan eks TPA Pasirsembung yang harus dibersihkan terlebih dulu," katanya, Selasa (13/1).

Baca juga : KA Wisata Jaka Lalana, Peluang Pariwisata bagi Cianjur

Upaya mensterilkan lahan eks TPA Pasirsembung kabarnya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Secara teknis DLH belum mengetahui persis bentuk rencana kerja sama tersebut.

"Informasi yang saya terima, memang nanti ada vendor atau pihak ketiga yang akan membersihkan sampah di lahan eks TPA Pasirsembung," tuturnya.

Sejauh ini, DLH Kabupaten Cianjur mengelola empat lokasi RTH. Titiknya berada di Hutan Kota Cianjur di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Hutan Kota di kawasan Universitas Suryakencana, Hutan Kota di Kecamatan Warungkondang, serta Hutan Kota di eks Terminal Muka.

Baca juga : Cianjur Tindaklanjuti SE Gubernur Jabar soal Moratorium Izin Pembangunan Perumahan

"Hutan Kota di eks Terminal Muka, informasinya akan dikelola pihak ketiga. Jadi, sebetulnya pengelolaan RTH Hutan Kota di eks Terminal Muka itu ada di Bidang Aset BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Kalau dulu memang dikelola DLH," ungkap dia.

Imbauan

Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kota/kabupaten memiliki minimal 30% RTH terdiri dari 20% publik dan 10% privat.  Regulasi ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 14/2022.

Di Kabupaten Cianjur, kata Ade, DLH sudah mengimbau agar di setiap kecamatan memiliki RTH sebagai paru-paru kota. Bahkan, keberadaan RTH ini bisa juga dilaksanakan hingga ke setiap RT/RW.

"Kalau di setiap kecamatan itu biasanya ada RTH di kawasan alun-alun. Untuk ruang privat, misalnya di setiap perumahan juga pihak pengembang harus menyediakan lahan untuk RTH," pungkasnya.