Farhan Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal usai Wakil Wali Kota Jadi Tersangka

WALI Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan layanan publik di kota berjuluk Paris van Java itu tidak terganggu dengan penetapan tersangka Wakil Wali Kota Bandung Erwin.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota DPRD Awangga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung atas kasus penyalahgunaan wewenang.

"Perkembangan ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, dan kami memahami betul kekhawatiran warga. Namun saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan," jelasnya, Rabu (10/12).

Baca juga : Wakil Wali Kota Jadi Tersangka, Farhan Hormati Proses Hukum

Farhan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (sekda) untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa. 

Farhan juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik. Farhan memastikan, Pemkot Bandung akan terus bekerja untuk memastikan stabilitas, menjaga kepercayaan publik dan menghadirkan layanan yang lebih baik setiap hari. 

Jalannya pemerintahan tidak terganggu dan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Dalam kondisi seperti ini, fokus adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu.

Baca juga : Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota DPRD Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Kewenangan

"Sebagai respons atas perkembangan kasus hukum tersebut, Pemkot lebih memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat evaluasi atas area layanan publik yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah," imbuhnya.

Termasuk kata Farhan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat dan percepatan digitalisasi proses administrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini layanan.

Pemkot juga memastikan, layanan publik, terutama sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan dan pelayanan dasar lainnya akan tetap berjalan tanpa hambatan. Mekanisme koordinasi harian telah diperkuat di bawah sekda untuk memastikan ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.

“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” pungkasnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, terus membangun komunikasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi kementerian, serta aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini diambil agar Pemkot semakin adaptif dalam menerapkan sistem kerja yang transparan, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Melalui penguatan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pengawasan yang lebih menyeluruh, pemkot menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas dan akan terus berupaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta melayani warga Bandung secara berkelanjutan," sambungnya. (AN/E-4)