Bandung Zoo Ditutup Sementara, Pemkot Dorong Penyelesaian Damai Dua Yayasan

PEMERINTAH Kota Bandung memastikan penutupan sementara Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) dilakukan sebagai langkah menjaga ketertiban dan kejelasan pengelolaan aset daerah.

Saat ini, Pemkot Bandung mendorong penyelesaian damai di antara dua pihak yayasan yang tengah bersengketa agar kebun binatang dapat kembali dibuka untuk masyarakat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus, Selasa (7/10)  menjelaskan, Pemkot Bandung tidak ikut campur dalam konflik internal kedua yayasan yang sama-sama mengklaim sebagai pengelola Bandung Zoo.

Baca juga : Bandung Zoo Ditutup, Forum Penjaga Warisan Sunda Buka Suara

“Pemkot tidak ingin masuk ke dalam persoalan internal. Kami hanya menjaga agar aset lahan milik Pemkot Bandung tetap tertib secara administrasi dan hukum,” terangnya.

Menurut dia, Pemkot Bandung hanya memiliki kewenangan atas lahan yang digunakan. Sementara izin konservasi berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

Saat ini, pemkot juga tengah menunggu tindak lanjut dari kementerian setelah pertemuan terakhir pada 14 Agustus 2025 yang membahas kejelasan status pengelolaan Bandung Zoo.

Baca juga : Dampak Penutupan, Satwa di Bandung Zoo Bisa Terkena Stres Psikologis

“Kami sudah bersurat ke Kementerian Kehutanan untuk menanyakan kejelasan izin konservasi serta arah pengelolaan ke depan,” terangnya.

Agus menjelaskan, penutupan sementara kebun binatang dilakukan berdasarkan hasil rapat bersama yang digelar pada 6 Agustus 2025, setelah kedua pihak yayasan belum mencapai kesepakatan. Pemkot berharap persoalan ini segera tuntas sehingga Bandung Zoo bisa kembali dibuka untuk masyarakat dan mendukung pendapatan daerah.

“Kami berharap kedua yayasan segera berdamai. Kalau sudah ada kejelasan dan kesepakatan, tentu kebun binatang bisa dibuka kembali. Pada prinsipnya, kami ingin Bandung Zoo kembali hidup sebagai ruang edukasi dan rekreasi warga,” tuturnya.

Agus juga memastikan, lahan Bandung Zoo merupakan aset sah milik Pemkot Bandung. Hal ini diperkuat dengan sertifikat hak milik yang sudah diterbitkan.

"Status lahan sudah jelas milik Pemkot Bandung. Kami hanya memastikan penggunaannya tertib dan sesuai aturan,” tegasnya.

Agus menambahkan, ke depan Pemkot Bandung membuka peluang pembentukan pengelola sementara untuk merawat satwa selama proses hukum dan administrasi berjalan. Namun keputusan lebih lanjut akan menunggu hasil koordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.