Headline
BPJS Kritis, tapi Iuran Naik Nanti Dulu

Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Tuntut Evaluasi Program MBG, GMNI Cianjur Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD

Benny Bastiandy
02/10/2025 18:58
Tuntut Evaluasi Program MBG, GMNI Cianjur Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD
Mahasiswa unjuk rasa di depan kantor DPRD Cianjur memprotes marak terjadinya keracunan pada program MBG(MI/BENNY BASTIANDY)

GERAKAN Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berunjuk rasa ke DPRD setempat, Kamis (2/10). Mereka menyoroti maraknya kasus dugaan keracunan massal yang terindikasi dari menu makan bergizi gratis (MBG).

Berdasarkan pantauan, aksi digelar sekitar pukul 12.00 WIB usai hujan deras. Di depan pintu gerbang masuk, para aktivis mahasiswa berorasi.

Sebagian di antara mereka mengenakan seragam SMP dan SMA. Mereka menggelar aksi teatrikal yang menyimbolkan terjadinya dugaan keracunan.

Baca juga : Banyak Kasus Keracunan Menu MBG, Menko PM Minta Kemenkes Cek Penyebab Utamanya

Sambil berbaring di jalan aspal, tangan mereka dipasangi selang infus.

Koordinator aksi, Agus Rama Turangrangga, mengatakan unjuk rasa didasari pertimbangan keprihatinan terhadap maraknya dugaan keracunan program MBG di sejumlah sekolah. Fenomena itu terjadi cukup masif.

"Aksi teatrikal yang kami lakukan sebagai bukti bahwa banyak korban akibat program MBG. Program ini bertujuan agar anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi dan sehat. Tapi faktanya, justru banyak yang dirawat karena terindikasi mengalami keracunan," tegasnya, Kamis (2/10).

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Agus menilai ada faktor kelalaian dari maraknya dugaan keracunan MBG. Terutama lemahnya pemerintah mengawasi pengelolaan menu yang disajikan, termasuk dari kalangan wakil rakyat di DPRD.

"Kami menilai DPRD Kabupaten Cianjur gagal menjalankan fungsi pengawasan," ucapnya.

Alih-alih mengawasi pelaksanaan program MBG, lanjut dia, DPRD dinilainya lebih fokus mengurusi hal-hal lain.

“DPRD punya kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan anak-anak jadi korban. Kalau DPRD diam saja, sama artinya ikut bertanggung jawab,” terangnya.

GMNI Cianjur menyampaikan empat tuntutan yaitu menghentikan sementara distribusi MBG di Cianjur sampai ada jaminan keamanan, melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh vendor MBG dan membuka hasilnya kepada publik untuk ?memastikan kualitas dan kandungan gizi makanan sesuai standar kesehatan, serta memberikan pemulihan medis dan psikologis kepada seluruh korban keracunan MBG.

"Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Cianjur. Evaluasi juga seluruh SPPG," pungkasnya.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved