Hari Bakti Postel, Menjaga Kedaulatan Digital, Benteng Terakhir Pertahanan Negara

MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan ruang siber di era digitalisasi seperti saat ini. kedaulatan digital adalah benteng pertahanan terakhir bangsa yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Hal ini disampaikan Meutya saat memimpin peringatan Hari Bakti Postel ke-80, di Bandung, Sabtu (27/9).

Dia menjelaskan, penguasaan dan kedaulatan digital sangat penting termasuk untuk pertahanan negara. Terlebih, Saat medan perang telah bergeser sehingga tidak lagi mengangkat senjata seperdi dahulu kala.

Baca juga : Bantah Jual Data WNI, Menkomdigi: Justru untuk Amankan Lalu Lintas Data

"Musuh tidak lagi mengangkat senjata secara fisik, melainkan menyusup melalui celah-celah data dan jaringan. Prinsip kedaulatan komunikasi yang diperjuangkan 80 tahun lalu tidak berubah, bahkan semakin mendesak untuk ditegakkan di era digital yang kompleks ini. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal martabat dan pertahanan nasional," tambhnya.

Dia mengingatkan kembali semangat para pahlawan Angkatan Muda PTT (AMPTT) yang merebut paksa kantor telekomunikasi dari tangan penjajah pada 27 September 1945.

Menurutnya, ancaman di ruang siber ini bukan isapan jempol. Setiap paket logistik yang melintasi nusantara membawa data krusial tentang pola konsumsi hingga informasi strategis lainnya.

Baca juga : Mudikpedia 2025: Satu Kanal untuk Semua Informasi Mudik Lebaran

Untuk membentengi celah ini, lanjut dia, pemerintah telah menyiapkan regulasi melalui Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

Menurut Meuty jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang dimanfaatkan pihak luar. Oleh karena itu, industri pos wajib dikelola dengan standard keamanan tingkat tinggi, modernisasi, dan keberpihakan total pada kepentingan nasional.

Dibenahi

Dia mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi dalam memperkuat sistem siber nasional ini. Masih ada 2.333 desa yang belum terlayani internet.

"Masih ada 2.017 desa yang belum tersentuh layanan 4G. Ini adalah borok yang harus segera kita selesaikan bersama jika ingin Indonesia adil dan merata," tegasnya.

Tekad Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8%, lanjut Meutya, hanya akan menjadi angan-angan kosong jika aspek digital ini masih terkendala.

"Setiap jengkal kabel serat optik yang terbentang dan setiap desa yang berhasil online adalah fondasi nyata untuk melompat. Dalam geopolitik modern, melumpuhkan infrastruktur telekomunikasi adalah target pertama dalam perang. Ini bukti bahwa telekomunikasi yang berdaulat adalah bagian dari pertahanan nasional yang tangguh, dan wajib kita jaga bersama," tandasnya.

Dia menekankan, menjaga ruang digital bukan lagi sekadar tugas pemerintah, melainkan pekerjaan yang membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa.

"Hari Bakti Postel adalah pengingat abadi. Pos adalah jantung logistik, telekomunikasi adalah urat nadi digital. Keduanya adalah fondasi kokoh kedaulatan Indonesia. Mari kita bangun harapan dan berikan kekuatan untuk generasi mendatang," tegasnya.