Headline
Pemerintah Jangan Ragu Tindak Tegas Korporasi

Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.

Fokus
Kaya Menurut Data Miskin di Dunia Nyata

Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah
Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi
Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min
Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu
Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Sanksi Sosial Freerunners, Momentum Evaluasi Perda Ketertiban Kota Bandung

Naviandri
28/7/2025 08:07
Sanksi Sosial Freerunners, Momentum Evaluasi Perda Ketertiban Kota Bandung
Sejumlah anggota komunitas Freerunners menjalani sanksi sosial dengan menyapu kawasan Balai Kota Bandung.(MI/NAVIANDRI)

PEMERINTAH Kota Bandung menjadikan insiden pembagian bir oleh komunitas Free Runners saat ajang Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) 2025 sebagai titik evaluasi terhadap regulasi ketertiban umum.

Ini disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat meninjau langsung pelaksanaan sanksi sosial di Balai Kota. Sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan area publik diberikan kepada pelaku setelah dipastikan tidak ada dasar hukum pidana untuk menindak peristiwa tersebut.

"Kami sudah konsultasi dengan Kasat Reskrim, Wakapolres dan bagian hukum. Tidak ditemukan pasal pidana yang bisa diterapkan. Jadi kami ambil langkah bijak, yaitu sanksi sosial," ungkapnya.

Baca juga : Pelaku Kekerasan Seksual Harus Mendapat Sanksi Sosial

Menurut dia, kejadian ini menjadi bahan kajian serius pemerintah. Ia telah membuka diskusi dengan DPRD Kota Bandung untuk merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2019 agar memiliki sanksi yang lebih tegas. "Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dari sekadar sosial. Bisa saja nanti ada pidana, kurungan, atau denda."

Erwin menyebut pendekatan yang diambil tidak semata-mata represif, tetapi mengedepankan nilai maslahat sesuai prinsip kepemimpinannya.
Dirinya memimpin Kota Bandung memakai kaidah ushul fikih, yakni ‘tasarruf Imam Al-Raasyid bil maslahah’, kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan.

Sebanyak 30 anggota komunitas Freerunners diharuskan membersihkan area dari Taman Sejarah hingga Taman Dewi Sartika sebagai bentuk pelaksanaan sanksi sosial. Komunitas juga menandatangani surat pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf terbuka.

Sebelumnya, Freerunners menjadi sorotan setelah insiden pembagian bir dalam ajang Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) 2025. Komunitas ini membagikan bir kepada peserta lari.

"Saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Free Runners yang dengan sukarela menjalani sanksi sosial. Ini bukan hanya soal bersih-bersih, tapi juga pendidikan moral dan tanggung jawab publik," ucap  Erwin.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menambahkan, selain kerja sosial, kegiatan ini juga dijadikan sarana edukasi kepada warga. "Para anggota komunitas akan dilibatkan dalam aktivitas yang bersifat mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat luas," ucapnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved