DPRD Setujui APBD Perubahan Kabupaten Bandung 2025

DPRD Kabupaten Bandung memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD Perubahan 2025 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bandung. Persetujuan dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Jumat (25/7).

APBD Perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp1,4 triliun dari sebelum perubahan yang dianggarkan sebesar Rp5,92 triliun, sehingga APBD Perubahan menjadi Rp 7,33 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi mengatakan, Raperda Perubahan APBD tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan anggaran dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Baca juga : Jakarta Tambah Anggaran Rp200 Miliar untuk KJP dan KJMU

Menurutnya, proses penyusunan raperda ini telah melalui tahapan yang panjang yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, konsultasi dengan komisi-komisi terkait, pembahasan di Badan Anggaran, yang semuanya mencerminkan sinergi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

"Oleh karena itu, raperda APBD Perubahan tahun 2025 yang diajukan Bupati Bandung dapat diberikan persetujuan oleh DPRD Kabupaten Bandung untuk menjadi Perda," katanya.

Dia berharap agar pelaksanaan anggaran perubahan ini dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Sultra Alokasikan Rp12,7 Miliar Perbaiki Rumah tidak Layak Huni

Dalam kesempatan itu, DPRD Kabupaten Bandung juga menyetujui rancangan akhir RPJMD 2025-2029 yang merupakan tahapan penting dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini memuat visi dan misi kepala daerah, program prioritas,  yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Bandung.

Proses penyusunan RPJMD ini telah melalui berbagai tahapan yang telah ditentukan, termasuk sosialisasi serta konsultasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

"RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang telah disahkan akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan," kata Renie.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, persetujuan perubahan APBD adalah cerminan dari respons terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat kabupaten bandung.

"Perubahan anggaran ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan prioritas yang ada, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," tandasnya.