Koperasi Merah Putih di Cimahi jadi Solusi Berantas Bank Emok dan Pinjol

KOPERASI Merah Putih diharapkan menjadi jalan keluar agar masyarakat bisa terlepas dari jeratan bank emok hingga pinjaman online (pinjol).

Hal itu diungkapkan Wali kota Cimahi, Ngatiyana usai mengikuti peluncuran Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Senin (21/7).

Ngatiyana mengatakan, pemerintah pusat telah meresmikan sebanyak 80.081 koperasi yang tujuannya untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan menyediakan barang-barang dibawah harga standar.

Baca juga : Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Prabowo : Koperasi seperti Batang Lidi Jadi Alat Kuat

"Sasarannya masyarakat ekonomi bawah sehingga terjangkau kebutuhan dasarnya. Petunjuk presiden, yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan logistik, obat-obatan, apotik, gas elpiji dan sebagainya," jelasnya.

Di wilayah Cimahi, tambah dia, ada 15 koperasi kelurahan yang sudah terbentuk. Pihaknya berharap keberadaan koperasi bisa menanggulangi bank emok dan pinjol yang kerap menjerat ekonomi masyarakat menengah dan bawah.

"Penekanan presiden tadi, koperasi harus berpihak masyarakat dan demi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Baca juga : Koperasi Merah Putih Mojokerto Mulai Beroperasi , Gubernur Khofifah Tekankan Kemiteraan  Dengan UMKM  Bukan  Kompetisi

Ia menyebut, sampai saat ini pihaknya belum tahu soal permodalan koperasi di Cimahi. Meski begitu, modal 15 koperasi yang sudah berdiri di Cimahi diklaim berasal dari para anggotanya.

"Tanpa bantuan pun harus bisa mandiri, sejauh ini modalnya sendiri dari anggota koperasi. Mudah-mudahan makin lama makin berkembang. Syukur-syukur nanti ada bantuan pusat," katanya.

Di tempat berbeda, Wakil Bupati Asep Ismail menyebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program biasa, tapi langkah strategis menuju desa yang lebih mandiri secara ekonomi.

"Koperasi desa yang dikelola secara profesional mampu menekan harga di tingkat konsumen dan meningkatkan harga jual hasil pertanian. Ini juga bisa memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak," jelasnya.

Dia menambahkan, koperasi memiliki fungsi vital dalam mengendalikan inflasi dan menekan angka kemiskinan. Pemkab Bandung Barat siap memberikan dukungan menyeluruh, termasuk digitalisasi koperasi, pelatihan SDM, dan menjembatani kerja sama dengan BUMN dan lembaga strategis lainnya.

"Kami tidak ingin program ini hanya seremoni. Akan ada pendampingan konkret agar koperasi bisa benar-benar hidup dan berdampak," tambah Asep.