Duterte Usulkan Penerapan UU Darurat

PRESIDEN Filipina, Rodrigo Duterte, kemarin, memperingatkan dia tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan undang-undang darurat militer.

Di sisi lain, rencana tersebut memicu kekhawatiran bahwa nilai-nilai demokrasi di Filipina akan tergerus di bawah kepemimpin­an mantan Wali Kota Davao tersebut.

Sebelumnya, Duterte yang dijuluki ‘Digong’ pernah mengusulkan dua kebijakan saat berkampanye. Pertama, membasmi kejahatan narkoba di masyarakat. Kedua, penerapan undang-undang darurat militer untuk mengatasi ancaman keamanan lainnya.

“Jika mendeklarasikan undang-undang darurat militer, saya akan dapat menuntaskan semua masalah, bukan hanya narkoba,” ungkap Duterte yang baru kembali dari Thailand yang menerapkan undang-undang darurat militer.

Duterte mengatakan, dengan penerapan undang-undang darurat militer, dirinya akan membuat pengadilan militer untuk mengatasi kasus terorisme.

“Saya akan mengizinkan militer untuk mengupayakan kalian (para teroris) dan menempatkan kalian dengan hukuman mati dengan digantung,” ucap Duterte yang ditujukan kepada milisi Islam di wilayah selatan Filipina.

Sejak memenangi pemilu presiden tahun lalu dan dilantik sebagai presiden sembilan bulan lalu, Duterte kerap me­lontarkan sejumlah pernyataan kontroversial, termasuk niatnya menerapkan undang-undang darurat militer.

Isu tersebut telah menjadi masalah sangat sensitif di Fili­pina karena negara tersebut sedang berupaya membangun demokrasi yang kuat dalam tiga dekade belakangan setelah revolusi ‘People Power’ yang menumbangkan kediktatoran Ferdinand Marcos.

Sebelumnya, pria berusia 71 tahun itu menegaskan diri tidak akan menerima jika ada upaya penolakan untuk mengubah konstitusi dan pembatasan soal undang-undang darurat.

Kemarin, Duterte memberikan ketegasan untuk mendorong penerapan undang-undang darurat militer. Dia menilai undang-undang tersebut akan mencegah Filipina dari ancaman ‘ledakan’. “Saya akan tegas,” ucapnya.

Dia menjelaskan rencananya untuk memilih pemimpin dari lebih 42 ribu distrik atau ‘barangay’ di seluruh wilayah Filipina. Mereka akan dipilih melalui pemilu yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang.

“Kami sedang mencari cara untuk memilik pemimpin barangay,” tambah Duterte. Dia juga menambahkan 40% dari pemimpin barangay akan terlibat dalam menangani dan pemberantasan perdagangan narkoba.

“Narkoba-politik telah memasuki arus utama di politik Filipina,” ucap Duterte.

Menurut dia, pemilu untuk menetapkan undang-undang harus diadakan setiap tiga tahun dan penting untuk demokrasi di Filipina dengan melibatkan pemimpin barangay. Barangay adalah unit pemerintah terkecil yang bertanggung jawab untuk berbagai layanan publik lokal. (AFP/Ire/I-3)