Spanyol Sebut Situasi Kemanusiaan di Jalur Gaza sangat Mengenaskan

PEMERINTAH Spanyol menyebut situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sangat mengenaskan serta kembali menegaskan dukungan untuk perdamaian di wilayah tersebut dan penghentian kekerasan di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares pada Jumat (2/1) menyampaikan sikap tersebut dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.

Dalam pembicaraan itu, Albares menegaskan dukungan penuh Spanyol terhadap perdamaian permanen di Jalur Gaza serta penghentian kekerasan di Tepi Barat.

Baca juga : Israel akan Hentikan Operasi 37 Organisasi Kemanusiaan Internasional

Albares menyatakan Spanyol akan terus bekerja sama dengan Otoritas Palestina untuk menjaga keberlanjutan keuangan serta mendukung agenda reformasi yang dijalankan.

Ia juga menyerukan kepada Israel agar segera mentransfer pendapatan pajak Palestina yang selama ini ditahan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Palestina, Israel menahan hampir US$2 miliar (sekitar Rp33,4 triliun) pendapatan pajak Palestina sejak 2019. Langkah itu disebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap seluruh perjanjian yang telah ditandatangani.

Baca juga : Delegasi Internasional Kunjungi Kebun Zaitun Petani Palestina Diserang Israel

Dalam pernyataannya, Albares juga menekankan bahwa ekspansi permukiman ilegal Israel harus dihentikan.

Ia menyoroti bahwa 2025 ditutup sebagai periode dengan tingkat ekspansi permukiman tertinggi di Tepi Barat yang diduduki, setelah koalisi sayap kanan Israel menyetujui jumlah permukiman dan proyek perumahan baru dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pekan ini, Israel kembali menyetujui pembangunan 126 rumah bagi pemukim di pos permukiman Sa-Nur, wilayah utara Tepi Barat. Permukiman tersebut sebelumnya dibongkar dibongkar pada 2005 saat penarikan sepihak Israel dari Jalur Gaza.

Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, menurut Albares, berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia menilai pembatasan terhadap organisasi nonpemerintah tidak dapat diterima dan justru memperburuk keadaan.

Ia juga menegaskan bahwa lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), harus dapat beroperasi secara bebas di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.

Spanyol, lanjut Albares, berkomitmen untuk ikut serta dalam proses rekonstruksi agar masyarakat Jalur Gaza memiliki masa depan di tanah mereka sendiri.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 71.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan wilayah tersebut. Gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025, tetapi pelanggaran oleh Israel dilaporkan masih terus terjadi. (Anadolu/Ant/I-2)