Pemerintahan Trump Hentikan Proses Imigrasi dari 19 Negara Berisiko Tinggi

PEMERINTAHAN Donald Trump pada Selasa (2/12) memutuskan untuk menghentikan sementara pemrosesan berbagai aplikasi imigrasi dari warga 19 negara yang sebelumnya masuk dalam daftar pembatasan perjalanan ke Amerika Serikat. Kebijakan ini tertuang dalam memo resmi Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS).

Dalam memo kebijakan setebal empat halaman itu, USCIS menyatakan bahwa langkah ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan sejumlah aplikasi yang telah masuk, namun risiko tersebut dianggap sebanding dengan kebutuhan peningkatan standar pemeriksaan keamanan.

"USCIS telah mempertimbangkan bahwa arahan ini dapat mengakibatkan penundaan dalam proses pengambilan keputusan atas beberapa aplikasi yang tertunda dan telah mempertimbangkan konsekuensi tersebut dengan kebutuhan mendesak bagi lembaga tersebut untuk memastikan bahwa para pelamar diperiksa dan disaring semaksimal mungkin," tulis lembaga tersebut.

Baca juga : AS Tangguhkan Imigrasi Warga Afghanistan Setelah Penembakan Garda Nasional Dekat Gedung Putih

"Pada akhirnya, USCIS telah menetapkan bahwa beban penundaan pemrosesan yang akan ditanggung oleh beberapa pelamar adalah perlu dan tepat dalam hal ini, jika dibandingkan dengan kewajiban lembaga tersebut untuk melindungi dan menjaga keamanan nasional," lanjut pernyataan itu.

The New York Times menjadi media pertama yang mengungkap kebijakan penghentian sementara ini, yang mencakup pemohon kartu hijau dan kewarganegaraan.

Seorang juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyampaikan bahwa pemerintahan Trump ingin memastikan proses naturalisasi berlangsung sangat ketat.

Baca juga : Chicago Siap Hadapi Operasi Penegakan Imigrasi Federal

"Pemerintahan Trump melakukan segala upaya untuk memastikan individu yang menjadi warga negara adalah yang terbaik dari yang terbaik," katanya.

"Kewarganegaraan adalah sebuah privilese, bukan hak. Kami tidak akan mengambil risiko apa pun ketika masa depan bangsa kami dipertaruhkan," tambahnya.

Kasus Terbaru

Kebijakan ini diumumkan kurang dari seminggu setelah dua anggota Garda Nasional ditembak saat bertugas di Washington, D.C., yang menewaskan satu orang dan melukai satu lainnya. 

Tersangka mengaku tidak bersalah dalam persidangan pembunuhan. Ia sebelumnya menerima suaka ketika Donald Trump memasuki masa jabatan keduanya.

USCIS mencatat lebih dari 1,4 juta aplikasi suaka yang sedang menunggu proses dan berpotensi terdampak oleh kebijakan jeda ini.

Penghentian pemrosesan ini berlaku untuk warga dari 19 negara yang diklasifikasikan pemerintahan Trump sebagai negara berisiko tinggi. Sebagian besar berasal dari kawasan Afrika dan Asia.

Pada Juni lalu, Presiden Trump menandatangani proklamasi yang melarang penuh masuknya warga dari 12 negara diantaranya Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman,  serta membatasi secara parsial warga dari tujuh negara lainnya, ialah Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

Pernyataan Pejabat Keamanan dan USCIS

Direktur USCIS Joseph Edlow, dalam wawancaranya dengan Newsmax, mempertanyakan kelayakan pemeriksaan keamanan terhadap warga Afghanistan yang masuk ke AS setelah penarikan pasukan pada 2021.

"Tidak ada yang mustahil sampai setiap alien diperiksa dan disaring semaksimal mungkin," ia mempertegas hal tersebut melalui unggahan di platform X.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem juga mengunggah pernyataan di X pada hari yang sama, mengungkapkan bahwa ia telah bertemu Trump dan memberikan rekomendasi keras.

"Dia menyarankan larangan perjalanan penuh untuk setiap negara yang telah membanjiri negara kita dengan pembunuh, lintah dan pecandu hak istimewa," tulisnya. (NBCNews/I-3)