Mahkamah Agung Mulai Skeptis Terhadap Kebijakan Tarif Global Trump

MAYORITAS hakim agung Amerika Serikat (AS) yang dikenal konservatif tengah menjadi sorotan karena dinilai memberi keleluasaan besar bagi Donald Trump dalam menjalankan kekuasaan kepresidenannya. 

Namun, pada Rabu (5/11), Mahkamah Agung mulai mempertanyakan salah satu langkah ekonomi Trump, yaitu kebijakan tarif global yang luas.

Dalam sidang yang membahas legalitas tarif tersebut, para hakim konservatif menunjukkan sikap skeptis terhadap dasar hukum yang digunakan pemerintahan Trump. Ketua Mahkamah Agung John Roberts menekankan bahwa pengenaan pajak pada warga Amerika merupakan kewenangan utama Kongres.

Baca juga : Mahkamah Agung AS Siap Uji Batas Kekuasaan Presiden Donald Trump

Perdebatan hukum ini berfokus pada Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977, yang memberi wewenang kepada presiden untuk mengatur transaksi internasional dalam keadaan darurat nasional. Trump menggunakan undang-undang tersebut untuk memberlakukan bea masuk tinggi terhadap sejumlah impor.

Sekitar 40 gugatan hukum telah diajukan untuk menolak kebijakan tarif itu, termasuk oleh Kamar Dagang AS, organisasi bisnis terbesar di negara tersebut. Jika Mahkamah Agung akhirnya membatalkan kebijakan ini, Gedung Putih kemungkinan harus merumuskan ulang strategi ekonominya yang selama ini berdampak besar pada hubungan perdagangan global.

Dampak Penutupan Pemerintah terhadap Penerbangan AS

Sementara itu, Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengumumkan bahwa lalu lintas penerbangan nasional akan dikurangi 10% di 40 lokasi mulai Jumat, jika penutupan pemerintahan federal tidak segera berakhir. 

Baca juga : Netanyahu Beri Tahu Trump 50 Menit sebelum Serangan Israel ke Doha

Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap para pengendali lalu lintas udara yang bekerja tanpa bayaran selama penutupan berlangsung.

Di tengah dinamika politik tersebut, Donald Trump kembali aktif di platform Truth Social. Dalam waktu dua jam, ia mengunggah lebih dari 30 postingan yang berisi berbagai topik, mulai dari promosi buku pendukungnya hingga video yang menampilkan dirinya membaca unggahan sebelumnya. 

The Guardian melaporkan bahwa beberapa video tersebut tampak dibuat secara artifisial, meski belum dapat dikonfirmasi secara independen.

Partai Demokrat merayakan kemenangan mereka dalam sejumlah pemilihan umum lokal di seluruh Amerika Serikat, termasuk kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York. 

Sementara itu, Partai Republik bereaksi keras, dengan beberapa anggotanya mengaitkan kemenangan Mamdani dengan meningkatnya jumlah pemilih imigran.

Partai Republik Gugat Peta Pemilu California

Dalam perkembangan lain, Partai Republik California menggugat peta pemekaran wilayah baru yang dinilai memberi keuntungan politik kepada kelompok ras tertentu. 

Gugatan tersebut, yang diajukan ke pengadilan distrik federal di California, meminta agar penerapan peta itu dibatalkan sementara waktu karena dianggap inkonstitusional. (The Guardian/Fer/I-1)