Menlu Sugiono Wakili Presiden Prabowo di Darurat Arab-Islam

MENTERI Luar Negeri RI Sugiono tiba di Doha pada Minggu (14/9) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab-Islam. 

Kehadirannya mewakili Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah menyatakan solidaritas penuh kepada Qatar sekaligus menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian di Timur Tengah serta dukungan kuat terhadap kemerdekaan Palestina.

"Indonesia menyatakan solidaritasnya dengan Qatar dan menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan teguh terhadap kemerdekaan Palestina," tulis akun resmi X @Menlu_RI dikutip Senin (15/9).

Baca juga : KTT Darurat Arab-Islam Digelar, Dunia Islam Tunjukkan Dukungan untuk Qatar

Dalam unggahan itu disebutkan, Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo untuk menghadiri pertemuan yang digelar di Doha, Qatar. KTT tersebut membahas rancangan resolusi sebagai tanggapan atas eskalasi serangan Israel di kawasan, termasuk serangan udara ke ibu kota Qatar pada 9 September 2025.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengutamakan perdamaian dunia dan menjunjung tinggi hukum internasional. Partisipasi ini juga menjadi wujud pelaksanaan amanat UUD 1945 dalam menjaga ketertiban dunia.

Kehadiran Indonesia melanjutkan langkah Presiden Prabowo yang pada 12 September lalu telah bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani di Doha. 

Baca juga : PM Qatar Desak Dunia Akhiri Standar Ganda Jelang KTT Darurat Arab-Islam

Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kedaulatan Qatar dan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi meningkatnya ketegangan regional.

Sebelumnya, Indonesia melalui Kemenlu RI telah mengecam serangan Israel ke Doha. Dalam pernyataan resmi, serangan itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, sekaligus ancaman terhadap kedaulatan Qatar serta stabilitas di Timur Tengah.

"Indonesia mengecam agresi ini dan kembali mengulangi seruannya kepada DK PBB untuk memenuhi mandatnya dengan mengambil langkah segera dan secara tegas menghentikan tindakan Israel dan menjamin akuntabilitas," demikian pernyataan Kemenlu. (I-3)