RI Desak Langkah Tegas Perlucutan Senjata

MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendesak langkah tegas untuk perlucutan senjata guna terciptanya perdamaian dan keamanan global.

“Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akan terus melakukan upaya-upaya bagi terciptanya perdamaian dan keamanan global, termasuk dengan memajukan upaya-upaya perlucutan senjata," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High Level Segment Conference on Disarmament di Jenewa, Swiss Senin (24/2).

Menlu Sugiono menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi global yang semakin rentan, seperti persaingan strategis antar-negara, adanya kemunduran terkait komitmen perlucutan senjata, ekspansi program senjata nuklir, meningkatnya ketergantungan pada doktrin nuklir, serta meningkatnya risiko konflik dan kecelakaan nuklir yang belum pernah kita lihat sebelumnya.

Baca juga : Indonesia Serukan Dewan HAM PBB Kembali pada Mandat jangan Jadi Alat Politik

“Senjata nuklir tidak menggaransi keamanan, tapi malah menjadi ancaman," sebut Menlu Sugiono.

Menlu RI mendorong komunitas internasional untuk segera mengambil langkah nyata mengembalikan stabilitas global, termasuk dengan memperkuat kerangka global perlucutan senjata. Ia percaya sebenarnya dunia memiliki kemampuan/kekuatan dan tanggungjawab untuk mengubah kondisi ini. 

“Kita harus mengambil langkah tegas mendorong perlucutan senjata," lanjutnya.

Baca juga : Menlu Sugiono: Indonesia Tolak Relokasi Paksa Warga Palestina

Menlu Sugino mendesak Conference on Disarmament untuk menjalankan mandatnya dalam revitalisasi arsitektur perlucutan senjata global. 

Dalam hal ini, Menlu Sugiono menekankan antara lain pentingnya memajukan perundingan perlucutan senjata nuklir, pembentukan instrumen hukum jaminan keamanan (negative securityassurance), penguatan Kawasan Bebas Senjata Nuklir, serta penguatan norma anti-uji coba nuklir.

Conference on Disarmament merupakan satu-satunya forum multilateral yang dimandatkan oleh Sidang Majelis Umum PBB untuk merundingkan perjanjian kunci terkait perlucutan senjata.

Baca juga : Indonesia Bahas Keamanan Pangan dan Energi dengan Rusia

Keanggotaan CD terdiri dari 65 negara, yaitu 5 negara anggota Tetap DK PBB dan 60 negara dengan kemampuan militer signifikan, termasuk Indonesia.

Sejak dibentuk pada tahun 1978, CD telah merundingkan dan menghasilkan sejumlah perjanjian kunci terkait, yaitu Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons(NPT), Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction (BWC), Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weaponsand on Their Destruction (CWC), dan yang terakhir di tahun 1996 Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).

Menlu RI hadir pada High-Level Segment Conference on Disarmament di Jenewa, Swiss pada tanggal 24 Februari 2025, untuk mempertegas komitmen Indonesia terhadap upaya multilateral dalam perlucutan senjata, serta terus berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia. (Fer/I-1)