NEWSTICKER

Menhan Jepang Bubarkan DPR dan Berupaya Rebut Kuasa

Cahya Mulyana

30/9/2024 12:41

Menhan Jepang Bubarkan DPR dan Berupaya Rebut Kuasa — Shigeru Ishiba mencari mandat publik setelah terpilih menjadi ketua partai yang berkuasa.(Anadolu)

SHIGERU Ishiba, pemimpin partai berkuasa Jepang yang baru terpilih dan calon perdana menteri, telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum pada tanggal 27 Oktober, menurut laporan Kyodo News yang berbasis di Tokyo pada Minggu (29/9).

Dilansir Anadolu, Senin (30/9), Shigeru Ishiba mencari mandat publik setelah terpilih menjadi ketua partai yang berkuasa. Ishiba, yang dipilih sebagai ketua Partai Demokrat Liberal pada Jumat (27/9).

Dia berencana membubarkan majelis rendah atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk pemilihan cepat guna mendapatkan mandat publik baru.

Mantan Menteri Pertahanan Jepang itu juga memenangkan perlombaan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa untuk menjadi perdana menteri ke-102 negara itu. (I-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana

Berita Lainnya

Kubu Berkuasa dan Oposisi Bersaing Bentuk Mayoritas di Parlemen Jepang
29/10/2024 18:57
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Mensesneg : Penerapan e-Voting untuk Pemilu tak Bisa Tergesa-gesa
19/1/2026 16:52
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan
13/1/2026 15:27
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada
13/1/2026 15:23
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Sistem Mufakat Dinilai Asumsi Prematur Para Elite
12/1/2026 16:53
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Publik Tolak Pilkada via DPRD, Golkar: Mungkin yang Dibayangkan Era Orde Baru
08/1/2026 18:47
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat-Lokal Final, Pakar Politik: Harus Dilaksanakan
08/1/2026 15:05
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.