Demontrasi yang Menuntut Pengunduran diri PM Haiti Diwarnai Kekerasan

Warga berunjuk rasa di ibu kota Haiti pada Rabu (7/2) menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry yang menolak mundur sesuai dengan perjanjian politik yang dibuat pada tahun 2022.

Haiti dilanda kerusuhan sejak Senin. Ribuan orang berunjuk rasa di Port-au-Prince dan di seluruh negeri.

"Rabu ini adalah D-Day. Ini adalah hari di mana Ariel Henry harus meninggalkan jabatannya," kata seorang tukang ojek yang sedang berunjuk rasa di ibu kota kepada AFP, meminta agar namanya dirahasiakan.

Baca juga : Anies: Indonesia harus Jadi Pelaku Utama Konstelasi Global

“Saya berharap dia mendengarkan seruan ini. Jika tidak, rakyat akan menggulingkannya,” tambah pengunjuk rasa.

Media lokal melaporkan beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan ketika pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Setidaknya dua orang  tewas dalam kerusuhan tersebut.

Menurut perjanjian yang disepakati pada Desember 2022 setelah pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise setahun sebelumnya, Henry seharusnya mengadakan pemilihan umum dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pejabat yang baru terpilih pada 7 Februari 2024.

Baca juga : Badik 24 Dorong Andika Jadi Cawapres Ganjar: Yakin Indonesia Lebih Bisa Memprediksi Politik Global

Namun Henry tetap berkuasa, dan seorang ajudannya mengatakan bahwa perdana menteri bermaksud membentuk pemerintahan persatuan nasional.

Haiti, negara termiskin di belahan bumi barat, telah mengalami kekacauan selama bertahun-tahun, dimana kelompok bersenjata mengambil alih wilayah negara tersebut dan melancarkan kekerasan brutal, sehingga menyebabkan perekonomian dan sistem kesehatan masyarakat terpuruk.

Pembunuhan Moise pada tahun 2021 membuat negara ini semakin kacau. Tidak ada pemilu yang diadakan sejak tahun 2016 dan kursi kepresidenan masih kosong.

Baca juga : Polisi Haiti Selidiki Perang Gangster dengan Pengikut Gereja

Pengunjuk rasa lainnya, berusia 40 tahun dan menganggur mengatakan “Negara ini disandera oleh para geng. Kami tidak bisa makan. Kami tidak bisa menyekolahkan anak-anak kami. Kami tidak tahan lagi.” (AFP/M-3)