Saudi Kirim Delegasi Pertamanya dalam Tiga Dekade ke Palestina

ARAB Saudi pada Selasa (26/9/2023) mengirimkan delegasi pertamanya dalam tiga dekade ke Tepi Barat yang diduduki untuk meyakinkan warga Palestina bahwa mereka akan mempertahankan perjuangan mereka. Ini dilakukan ketika negara tersebut menjalin hubungan lebih erat dengan Israel.

Sebagai tanda mencairnya kondisi tersebut, Menteri Pariwisata Israel Haim Katz mengunjungi Riyadh pada hari yang sama, untuk misi publik tingkat tinggi yang pertama ke kerajaan kaya minyak tersebut. Amerika Serikat telah mendesak sekutunya di Timur Tengah, Israel dan Arab Saudi, untuk menormalisasi hubungan diplomatik sebagai tindak lanjut dari kesepakatan serupa yang melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

Palestina menyebut perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan terhadap penderitaan dan upaya mereka untuk menjadi negara. Namun Nayef al-Sudairi, yang memimpin delegasi Saudi, berusaha meyakinkan mereka bahwa Riyadh mendukung mereka.

Baca juga: Pengacara Pelajar Italia-Palestina yang Ditahan Israel Minta Pemerintah Intervensi

"Masalah Palestina ialah pilar fundamental," kata Sudairi, duta besar nonresiden baru untuk Palestina. Ini disampaikannya setelah bertemu dengan diplomat terkemuka Palestina Riyad al-Maliki di Ramallah untuk melakukan pembicaraan dan menyampaikan mandatnya.

"Dan sudah pasti bahwa inisiatif Arab, yang dipresentasikan oleh kerajaan pada 2002, merupakan landasan dari setiap kesepakatan yang akan datang." Inisiatif 2002 mengusulkan hubungan Arab dengan Israel sebagai imbalan atas penarikan diri mereka dari Tepi Barat, Jerusalem Timur, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan, serta resolusi yang adil bagi Palestina.

Baca juga: Amerika Serikat Izinkan Warga Israel Masuk tanpa Visa

Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, 87, pekan lalu kembali menekankan keberatannya terhadap negara-negara Arab yang membangun hubungan dengan Israel. "Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional mereka secara penuh dan sah ialah keliru," kata Abbas di Majelis Umum PBB.

Konsekuensi negatif

Delegasi Sudairi, yang melintasi jalur darat dari Yordania, merupakan delegasi pertama dari Riyadh yang mengunjungi Tepi Barat sejak Perjanjian Oslo pada 1993. Misinya mencapai tujuan tersebut yakni membuka jalan bagi berakhirnya konflik Israel-Palestina.

Baca juga: 30 Tahun Perjanjian Oslo, Palestina makin Sulit Akses Air

Ketika ditanya akan ada kedutaan Saudi di Jerusalem, Sudairi mengingat dulu ada kedutaan besar di distrik Sheikh Jarrah di Jerusalem timur. "Mudah-mudahan akan ada kedutaan di sana lagi," katanya.

Washington telah memimpin pembicaraan antara Israel dan Arab Saudi--penjaga dua situs paling suci umat Islam--mengenai potensi normalisasi yang secara luas dipandang sebagai pengubah permainan politik di Timur Tengah. Pembicaraan tersebut mencakup jaminan keamanan bagi Arab Saudi dan bantuan program nuklir sipil, menurut para pejabat yang mengetahui perundingan tersebut.

Baca juga: Tiga Dekade Upaya Perdamaian Utama Palestina-Israel

Putra mahkota Saudi dan penguasa de facto, Mohammed bin Salman, pekan lalu mengatakan kepada jaringan AS Fox bahwa kerajaan itu semakin mendekati kesepakatan dengan Israel tetapi berkeras bahwa perjuangan Palestina tetap sangat penting bagi Riyadh.

Matt Duss dari Pusat Kebijakan Internasional yang berbasis di Washington mengatakan kesepakatan apa pun akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi rakyat Palestina. "Argumen kelompok sayap kanan Israel yaitu isu Palestina tidak penting dan Israel bisa mendapatkan apa pun yang diinginkannya tanpa harus memberikan konsesi yang berarti kepada warga Palestina," katanya. "Saya pikir itulah bagian yang akan ditegaskan," oleh kesepakatan itu, kata Duss dalam pengarahan online.

Baca juga: Saudi dan Israel semakin Mesra, Iran Ingatkan tentang Palestina

Dalam beberapa bulan terakhir Israel mengirimkan delegasi ke Arab Saudi. Pada Selasa, Katz tiba di Riyadh untuk menghadiri acara Organisasi Pariwisata Dunia PBB. "Saya akan bertindak untuk menciptakan kerja sama guna memajukan pariwisata dan hubungan luar negeri Israel," katanya dalam suatu pernyataan.

Lingkaran perdamaian

Berbicara pada upacara Selasa yang menandai perang Arab-Israel pada 1973, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan banyak negara di Timur Tengah menginginkan perdamaian dengan Israel. "Meningkatkan lingkaran perdamaian ialah peluang bersejarah dan saya berkomitmen untuk itu."

Baca juga: Bank Dunia: Pembatasan Israel Hambat Rakyat Palestina Akses Kesehatan

Perjanjian Oslo dimaksudkan untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka. Namun perundingan yang terhenti selama bertahun-tahun dan kekerasan yang mematikan membuat resolusi damai menjadi impian yang mustahil.

Pemerintahan sayap kanan Netanyahu telah memperluas permukiman Israel di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Meningkatnya kekerasan mengakibatkan sedikitnya 242 warga Palestina dan 32 warga Israel terbunuh sepanjang tahun ini, menurut sumber resmi di kedua belah pihak.

Amerika Serikat, yang pernah menjadi perantara perundingan antara Israel dan Palestina di masa lalu, tidak melakukan upaya besar menuju solusi dua negara sejak upaya yang gagal hampir satu dekade lalu. Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967 dan kemudian mencaplok Jerusalem timur dalam tindakan yang tidak diakui secara internasional.

Mereka juga mempertahankan blokade di wilayah pesisir Palestina di Gaza. Israel melancarkan serangan pesawat tak berawak pada Selasa yang menargetkan pos militer Hamas di Gaza selama protes yang menyebabkan 11 warga Palestina terluka. (AFP/Z-2)