Biden Batasi Investasi Teknologi di Tiongkok dengan Alasan Keamanan

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden membatasi penanaman modal investor asal negaranya di sektor teknologi Tiongkok. Alasannya kemajuan sektor itu di 'Negeri Tirai Bambu' dapat membayangkan keamanan 'Negeri Paman Sam'.

Perintah itu dibakukan Biden melalui regulasi eksekutif yang telah dia tandatangani, Rabu (9/8). Ketetapan tersebut juga memberi wewenang kepada menteri keuangan AS untuk melarang atau membatasi investasi AS tertentu di entitas Tiongkok yang meliputi tiga sektor yakni semikonduktor dan mikroelektronika, teknologi informasi kuantum, dan sistem kecerdasan buatan atau AI.

Biden mengatakan, dalam surat kepada Kongres, bahwa dia mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk menghadapi ancaman kemajuan oleh negara saingan AS seperti Tiongkok. Khususnya, di bindang teknologi dan produk sensitif yang penting bagi militer, intelijen, pengawasan, atau kemampuan yang mendukung dunia maya.

Baca juga: Ancam Bunuh Biden, Pria Asal Utah Ditembak Mati FBI

Proposal tersebut menargetkan investasi di perusahaan Tiongkok yang mengembangkan perangkat lunak untuk merancang chip dan alat untuk memproduksinya. AS, Jepang, dan Belanda mendominasi bidang tersebut, dan pemerintah Tiongkok telah bekerja untuk membangun alternatif buatan dalam negeri.

Langkah tersebut dapat memicu ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, meskipun pejabat AS bersikeras larangan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi risiko keamanan nasional yang paling akut dan tidak memisahkan ekonomi kedua negara yang sangat saling bergantung.

Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer memuji ketetapan Biden tersebut. 

Baca juga: AS Menuduh Sudan Mengancam Misi PBB di Tengah Konflik

“Sudah terlalu lama, uang Amerika membantu mendorong kebangkitan militer Tiongkok. Hari ini, AS mengambil langkah pertama yang strategis untuk memastikan investasi Amerika tidak digunakan untuk mendanai kemajuan militer Tiongkok," ungkapnya.

Dia mengatakan Kongres harus mengabadikan pembatasan dalam hukum dan menyempurnakannya. Partai Republik mengatakan perintah Biden tidak cukup jauh.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Michael McCaul memuji langkah untuk membatasi investasi keluar baru di Tiongkok tetapi mengatakan kegagalan untuk memasukkan investasi teknologi yang ada serta sektor seperti bioteknologi dan energi memprihatinkan.

Perintah itu ditujukan untuk mencegah modal dan keahlian Amerika membantu mengembangkan teknologi yang dapat mendukung modernisasi militer Tiongkok dan merusak keamanan nasional AS. Ini difokuskan pada ekuitas swasta, modal ventura, usaha patungan dan investasi greenfield.

Sebagian besar investasi yang ditangkap oleh perintah tersebut akan meminta pemberitahuan berkala. Beberapa transaksi akan dilarang.

Departemen keuangan mengatakan pihaknya mengantisipasi pengecualian transaksi tertentu. Termasuk yang berpotensi dalam instrumen yang diperdagangkan secara publik dan transfer intraperusahaan dari induk AS ke anak perusahaan.

Juru Bicara Kedutaan Tiongkok di Washington Liu Pengyu mengatakan negaranya sangat kecewa dengan tindakan tersebut.

"Pembatasan itu akan secara serius merusak kepentingan perusahaan dan investor Tiongkok dan Amerika. Negara kami akan mengikuti situasi dengan cermat dan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan kami," paparnya.

Senator Republik Marco Rubio mengatakan proposal yang dirancang secara sempit oleh pemerintahan Biden masih rapuh. Itu penuh dengan celah, secara eksplisit mengabaikan sifat penggunaan ganda dari teknologi penting, dan gagal memasukkan industri yang dianggap penting oleh pemerintah Tiongkok.

Ini diharapkan akan diterapkan tahun depan, kata seseorang yang diberi pengarahan tentang perintah tersebut. Regulator berencana untuk mengeluarkan pemberitahuan terlebih dahulu tentang pembuatan aturan yang diusulkan untuk lebih menentukan ruang lingkup program dan periode komentar untuk mengumpulkan umpan balik publik sebelum membuat proposal resmi.

Emily Benson dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), sebuah organisasi penelitian kebijakan bipartisan, mengatakan dia mengharapkan investasi dalam AI dilarang untuk pengguna dan penggunaan militer, dan bahwa investasi lain di sektor ini hanya akan memerlukan pemberitahuan. kepada pemerintah.

Benson mengatakan beban akan jatuh pada administrasi untuk menentukan AI apa yang termasuk dalam kategori militer. "Mereka harus menarik garis tentang apa yang merupakan aplikasi militer AI, dan untuk mendefinisikan AI,” kata Benson, direktur proyek perdagangan dan teknologi CSIS.

Peraturan tentang AI masih dalam pengembangan, kata orang yang diberi pengarahan tentang perintah tersebut. Orang tersebut mengatakan hal yang sama juga berlaku untuk komputasi kuantum tetapi diharapkan untuk melarang sensor tertentu dan hal lain yang berkaitan dengan teknologi. (The Guardian/Z-1)