Penanganan Krisis Myanmar Harus Satu Pintu

MENTERI Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir menilai penanganan krisis di Myanmar harus dilakukan dengan kekompakan. Ia menyerahkan rasa kepercayaannya kepada Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini.

"Kita perlu berikan kepercayaan kepada Ibu (Menlu) Retno Marsudi dan Indonesia untuk melaksanakan apa yang telah kita setujui secara bersama," kata Zambry kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/7)

Menurut dia negara-negara anggota tidak boleh melakukan tindakan yang saling tumpang tindih. "Sikap seperti ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan," ujarnya.

Baca juga: Para Menlu ASEAN Singgung Krisis di Myanmar

Menurutnya, Lima Poin Konsensus (5PC) adalah kesepakatan yang diambil para pemimpin ASEAN. Indonesia sendiri telah melakukan 110 dialog dengan berbagai pihak di Myanmar.

Ia mengakui isu Myanmar agak kompleks dan sulit diselesaikan dalam waktu dekat. "Tetapi tugas itu perlu diberikan kepada ketua kita, jadi kita tidak boleh melakukan suatu perkara yang di luar pengetahuan anggota," serunya.

Baca juga: Menlu: Kesatuan & Sentralitas ASEAN Kunci Stabilitas Kawasan

Pernyataan Zamry dilontarkan usai Thailand melakukan pertemuan informal dengan Menlu Myanmar yang ditunjuk junta bulan lalu. Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan, pertemuan itu sudah berdasarkan poin ke-14 dari dokumen yang dirilis usai KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja.

Poin itu berbunyi, ASEAN akan mempertimbangkan untuk menjajaki pendekatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan 5PC." Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjadi negara yang paling tegas menolak hadir dalam pertemuan ini.

Indonesia memandang pendekatan yang dilakukan Thailand dengan hanya melibatkan salah satu pihak yang berkonflik di Myanmar sebagai sesuatu yang menyalahi mandat 5PC. Namun, Don berpendapat, pertemuan tersebut bersifat informal dan tidak dilaksanakan dalam kerangka ASEAN.

“Jadi pertemuan informal pertama, kedua, termasuk yang ketiga sangat merujuk pada artikel nomor 14 dokumen tersebut, yaitu mencoba mengeksplorasi pendekatan lain,” ucap Don.

Ditanya terkait pertemuan informalnya dengan menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Don menuturkan pembicaraan tersebut sudah tiga kali diselenggarakan Thailand dengan mengundang junta Myanmar.

Menurutnya, hal ini telah sesuai dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN berdasarkan dokumen Tinjauan dan Keputusan Implementasi 5PC. Pertemuan terakhir yang diinisiasi Thailand dengan mengundang seluruh menlu ASEAN dan junta Myanmar pada Juni lalu, mendapat banyak kritik dari berbagai banyak pihak. Tak terkecuali Indonesia selaku ketua ASEAN tahun ini.

Pertemuan itu hanya dihadiri Menlu Laos Saleumxay Kommasith dan menlu yang ditunjuk junta Myanmar. Sedangkan menlu ASEAN lainnya menyatakan tidak hadir.

Indonesia memandang pendekatan yang dilakukan Thailand dengan hanya melibatkan salah satu pihak yang berkonflik di Myanmar, telah menyalahi mandat 5PC.  (Z-3)