PARA anggota parlemen Prancis mulai memeriksa rancangan undang-undang baru pada Senin (13/3). Presiden Emmanuel Macron menyebut upaya itu bertujuan mempercepat pembangunan reaktor nuklir baru dan sangat penting untuk meningkatkan kemandirian energi Prancis.
Namun, para pengkritik RUU mengatakan bahwa RUU ini mengabaikan kekhawatiran yang mendesak mengenai keamanan reaktor-reaktor yang sudah tua dan ketergantungan industri tersebut pada uranium yang diimpor dari Rusia. Usulan legislasi ini muncul setahun setelah Macron berjanji memodernisasi dan memperluas industri nuklir negara tersebut dalam sebuah kebijakan dramatis, membalikkan komitmen pendahulunya untuk membatasi pangsa tenaga nuklir yang mengisi bahan bakar Prancis sebesar 50% atau turun dari 70% saat ini sebagai tertinggi di dunia.
Macron telah mengusulkan pembangunan enam reaktor EPR2 baru yang dirancang beroperasi mulai 2035 dengan opsi delapan reaktor berikutnya. RUU ini dimaksudkan merampingkan proses administrasi dan birokrasi yang diperlukan untuk menyetujui dan membangun pembangkit listrik baru. RUU ini juga menghapus batasan 50% yang diperkenalkan hanya delapan tahun lalu oleh mantan presiden François Hollande.
Baca juga: Ukraina Siapkan Serangan Balasan ke Bakhmut
Sponsor utama RUU itu, anggota parlemen dari Partai Renaisans Maud Bregeon, mengatakan bahwa undang-undang ini akan memungkinkan Prancis untuk mencapai netralitas karbon dengan meningkatkan porsi energi rendah karbon yang berasal dari sumber-sumber nuklir. "Yang paling penting, undang-undang ini juga akan meningkatkan kemandirian energi negara ini karena negara-negara Eropa berusaha keras untuk melepaskan diri dari gas dan minyak Rusia di tengah-tengah perang di Ukraina," ujarnya.
Seperti rencana reformasi pensiun kontroversial yang mengguncang negara ini dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan minoritas Macron mengandalkan dukungan dari partai konservatif Les Republicains untuk memastikan pengesahan RUU tersebut. Kini RUU itu telah lolos dari Senat yang didominasi oleh partai sayap kanan.
Namun, kekhawatiran keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir Prancis yang sudah tua mengancam akan mengganggu pekerjaan, hanya beberapa hari setelah pengawas nuklir utama negara ini, Agence de sûreté nucléaire (ASN), melaporkan kasus terbaru retakan korosi pada fasilitas nuklir. November lalu, sebanyak 26 dari 56 reaktor nuklir Prancis ditutup untuk perbaikan atau pemeliharaan, memaksa negara ini untuk mengimpor listrik dari Jerman--tepat ketika negara ini berharap dapat menunjukkan manfaat industri nuklir yang sangat dibanggakan di tengah-tengah krisis energi yang melanda Eropa.
Berita tentang keretakan terbaru di pabrik Penly di Normandia menyoroti amendemen kontroversial yang menggabungkan ASN dengan inspektorat nuklir lain, IRSN, yang oleh para pengkritik RUU tersebut dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah meremehkan keselamatan nuklir. Anggota parlemen dari Partai Hijau, khususnya, mengecam yang mereka katakan sebagai upaya membongkar IRSN dan bersumpah untuk melawan rancangan undang-undang tersebut di Majelis Nasional. (AFP/Z-2)
