Nigeria Denda Tiga Lembaga Penyiaran Tayangkan Film Dokumenter BBC

REGULATOR Nigeria menngenakan denda kepada tiga lembaga penyiaran masing-masing setara dengan US$12.000 atau sekitar Rp180 juta. Ini karena mereka menayangkan film dokumenter BBC tentang milisi bandit yang menyerang desa-desa dan melakukan penculikan massal untuk memperoleh tebusan di barat laut negara itu.

Komisi Penyiaran Nasional negeri itu mengatakan dalam siaran pers pada Rabu (3/8) bahwa pihaknya menjatuhkan sanksi kepada Multichoice Nigeria Limited yang memiliki DSTV, TelCom Satellite Ltd, dan NTA-Startimes sebagai aliansi antara saluran yang dikelola negara dan Star Group dari Tiongkok.

Denda terkait dengan film dokumenter BBC Africa Eye Bandit Warlords of Zamfara yang mewawancarai pemimpin bandit dan korban untuk melihat akar kekerasan oleh geng bersenjata di negara bagian Zamfara barat laut. Local Trust TV juga didenda lima juta naira (US$12.000) oleh komisi untuk film dokumenternya yang berjudul Bandit Nigeria--The Inside Story.

"Para penyiar diperintahkan untuk menjadi instrumen persatuan nasional dan berhenti terjerumus ke dalam kejenakaan menggunakan platform mereka untuk mempromosikan dan mengagungkan elemen subversif dan kegiatan mereka," kata pernyataan NBC. Dikatakan bahwa film dokumenter itu melanggar kode penyiaran.

Pemerintah pekan lalu mengancam akan menghukum BBC dan Trust TV atas film dokumenternya sendiri yang menuduh mereka memuliakan terorisme secara telanjang dan bandit. BBC mengatakan pihaknya mendukung laporan tersebut yang dikatakan untuk kepentingan publik.

Milisi kriminal bersenjata berat, yang dikenal secara lokal sebagai bandit, meneror daerah perdesaan di negara bagian barat laut dan utara Nigeria, dengan penjarahan, penculikan, dan serangan. Nigeria telah mengklasifikasikan milisi bandit sebagai kelompok teroris sebagian untuk memungkinkan militer lebih fleksibel memerangi mereka.

Ribuan orang telah tewas dan ratusan ribu lain mengungsi akibat kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, Nigeria menghadapi kecaman internasional atas kebebasan berekspresi setelah menangguhkan Twitter selama tujuh bulan setelah platform tersebut menghapus tweet dari akun Presiden Muhammadu Buhari.

Pejabat Nigeria mengkritik Twitter karena mengizinkan posting dari agitator separatis di tenggara negara itu. Abuja mencabut penangguhan itu setelah menuntut kondisi yang lebih ketat bagi Twitter untuk beroperasi di Nigeria. (AFP/OL-14)