DEWAN Keamanan (DK) PBB dijadwalkan bertemu, Rabu (11/5), atas permintaan Amerika Serikat (AS), untuk membahas peluncuran rudal Korea Utara (Korut), baru-baru ini.
Pemerintah AS berupaya mendorong dewan beranggotakan 15 negara itu untuk memperkuat sanksi terhadap Korut.
Korut menembakkan sebuah rudal balistik dari kapal selam, Sabtu (7/5), kata Korea Selatan (Korsel), insiden terbaru dari serangkaian peluncuran yang dilarang DK PBB.
Baca juga: Korea Utara Kembali Tembakkan Rudal Balistik
Washington juga menilai Korut bisa jadi bersiap untuk melakukan pengujian nuklir paling cepat bulan ini.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahnya menginginkan DK-PBB menggelar pemungutan suara pada Mei untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut.
Namun, dua negara pemegang hak veto, Tiongkok dan Rusia, telah memberi sinyal akan menentang tindakan itu.
Korut telah menjadi target sanksi PBB sejak 2006. Sanksi tersebut telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir oleh DK PBB dalam rangka memangkas pendanaan Korut bagi program senjata nuklir dan rudal balistik mereka.
Namun, negara Asia yang terisolasi itu berhasil menghindari sejumlah sanksi PBB, menurut pemantau independen tentang sanksi PBB.
Pemimpin Korut Kim Jong Un, bulan lalu, berjanji mempercepat pengembangan senjata nuklir di negaranya. (Ant/OL-1)
