DK PBB Segera Bahas Situasi Kemanusiaan di Ukraina

PEKAN depan, Dewan Keamanan PBB siap mengadakan pertemuan untuk membahas situasi kemanusiaan di Ukraina. Sebelumnya, sudah diadakan pertemuan terkait nasib perempuan dan anak-anak di negara yang diserang Rusia.

Pertemuan baru tersebut, yang diusulkan oleh Prancis dan Meksiko, akan fokus pada pengungsi, warga negara ketiga dan perdagangan manusia. Hal itu diungkapkan seorang diplomat yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, pertemuan sebelumnya diusulkan oleh Amerika Serikat dan Albania. Duta Besar Albania untuk PBB, Ferit Hoxha, mengumumkan bahwa pihaknya dan mitra PBB akan terus mengecam invasi Rusia ke Ukraina. 

Baca juga: OPEC: Tidak Mungkin Gantikan Pasokan Minyak Rusia

Sekalipun, jika Rusia dengan hak vetonya, berani menyandera Dewan Keamanan PBB. Sejak awal perang, Dewan Keamanan telah mengadakan 15 pertemuan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan suara sebanyak tiga kali mengenai konflik tersebut.

Pertama, mengutuk invasi pada 2 Maret, kemudian menyerukan perlindungan warga sipil pada 24 Maret. Lalu, akhirnya menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 7 April.

Menurut beberapa diplomat, anggota Dewan Keamanan yang memimpin inisiatif mengenai Ukraina, memilih untuk mengadakan sesi reguler tentang perang tersebut dan kembali ke masalah Ukraina di setiap kesempatan.

Baca juga: Kanselir Austria Desak Putin Akhiri Agresi Rusia di Ukraina

Akan tetapi, sebagian pihak percaya bahwa mendorong Rusia lebih jauh ke dalam isolasi, akan menjadi kontraproduktif. Dalam hal ini, terlalu banyak sanksi dapat membunuh harapan untuk multilateralisme. Dewan Keamanan dinilai harus melakukan diplomasi.

Ketika Rusia ditangguhkan dari Dewan HAM di Majelis Umum PBB, enam dari 15 anggota Dewan Keamanan, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Irlandia, Norwegia dan Albania, memberikan suara mendukung.

Sementara itu, tiga anggota menentang, yaitu Rusia, Tiongkok dan Gabon. Kemudian, enam anggota memilih abstain, yaitu India, Brasil, Kenya, Ghana, Meksiko dan Uni Emirat Arab.(AFP/OL-11)