LSM internasional Human Rights Watch (HRW) merilis pada Sabtu (21/12) daftar laporan mereka yang paling banyak dibaca sepanjang 2021. Paling atas yaitu cerita A Threshold Crossed yang menyampaikan apartheid Israel dan penganiayaan terhadap jutaan orang Palestina.
Diuraikan dalam laporan itu seperti yang digambarkan oleh LSM itu sebagai diskriminasi Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Kedua wilayah oleh HRW disebut telah diduduki secara ilegal oleh Israel.
Laporan tersebut ditulis sebagai gambaran dari konflik Israel-Palestina yang lebih besar, tidak seperti laporan lain yang terdaftar didasarkan pada peristiwa yang lebih terkini. Ini dilaporkan The Jerusalem Post (The Post) sebagaimana dikutip i24 News.
A Threshold Crossed menempati peringkat lebih tinggi dari laporan tentang kejahatan seks digital di Korea Selatan, kekerasan seksual terhadap perempuan di India, pembunuhan perang narkoba di Filipina, pembantaian Tigrayans di Ethiopia, dan kejahatan Tiongkok terhadap kemanusiaan yang menargetkan Uyghur.
"Hukum, kebijakan, dan pernyataan oleh pejabat terkemuka Israel memperjelas tujuan mempertahankan kontrol Yahudi Israel atas demografi, kekuatan politik, dan tanah," tulis laporan HRW.
"Dalam mengejar tujuan ini, pihak berwenang telah merampas, mengurung, memisahkan secara paksa, dan menaklukkan warga Palestina berdasarkan identitas mereka."
Laporan tersebut selanjutnya merinci tindakan tidak manusiawi oleh negara Israel, seperti membangun penghalang antara wilayah Israel dan Palestina dan penangguhan hak-hak sipil.
Serangkaian rekomendasi diuraikan untuk badan-badan pemerintah Amerika Serikat yang relevan, Pengadilan Kriminal Internasional, dan negara Israel sendiri, serta untuk Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), The Post melaporkan.
Baca juga: Israel Tahan Tiga Anak Kibarkan Bendera Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa
Laporan tersebut meminta PA untuk menghentikan semua koordinasi keamanan dengan tentara Israel dan merekomendasikan PLO--yang dicap sebagai organisasi teroris pada 1993--untuk mengadopsi strategi advokasi yang berpusat pada pencapaian segera hak asasi manusia Palestina secara penuh. (OL-14)
