Myanmar Larang Penayangan TV Satelit

MEDIA Myanmar yang dikuasai junta militer mengumumkan larangan penayangan televisi satelit pada Selasa (4/5). Mereka mengatakan siaran luar mengancam keamanan nasional dan akan memenjarakan siapa pun yang tertangkap melanggar aturan tersebut.

Dengan akses internet seluler sebagian besar diputus dalam upaya untuk memadamkan protes anti-junta sejak kudeta 1 Februari, Myanmar seperti kembali ke keadaan isolasi yang mendahului reformasi demokrasi selama satu dekade.

"Televisi satelit tidak lagi legal. Siapa pun yang melanggar undang-undang televisi dan video, terutama orang yang menggunakan antena parabola akan dihukum satu tahun penjara dan denda 500.000 kyat (Rp4,6 juta)," kata televisi pemerintah MRTV.

"Media ilegal menyiarkan berita yang merusak keamanan nasional, supremasi hukum dan ketertiban umum, dan mendorong mereka yang melakukan pengkhianatan,” imbuhnya.

Dalam menghadapi oposisi yang meluas, junta telah berjuang menegakkan ketertiban sejak menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan mengakhiri transisi yang tidak stabil menuju demokrasi.

Kekerasan telah meningkat sejak kudeta dan pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 760 warga sipil, menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Junta membantah angka tersebut dan mengatakan 24 polisi dan tentara tewas selama aksi protes berlangsung.

Baca juga: Pemberontak Myanmar Klaim Tembak Jatuh Helikopter Militer

Media Myanmar melaporkan lima orang tewas oleh setidaknya satu bom parsel pada Selasa, termasuk seorang anggota parlemen yang digulingkan dan tiga petugas polisi yang telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang menentang kekuasaan militer.

Sementara itu, Pasukan Pertahanan Chinland, milisi yang baru dibentuk di negara bagian Chin yang berbatasan dengan India, mengatakan di halaman Facebooknya pada Selasa bahwa pasukannya telah menewaskan sedikitnya empat tentara tentara Myanmar dan melukai 10 lainnya dalam bentrokan semalam.

Tentara Myanmar tidak mengomentari klaim tersebut.

Penduduk desa telah menemukan jenazah yang dipenggal dari seorang administrator lokal yang ditunjuk oleh junta di wilayah barat laut Sagaing, penyiar independen DVB melaporkan, sehari setelah pejabat lokal lainnya ditikam hingga tewas di kota terbesar, Yangon.

Para pendukung pro-demokrasi mengadakan protes pada Selasa di Mandalay, termasuk yang dilakukan oleh staf pendidikan yang menyerukan boikot sekolah dan kampus ketika mereka dibuka kembali pada Juni, Myanmar Now melaporkan.(Straitstimes/OL-5)