Selandia Baru Tangguhkan Hubungan Politik & Militer dengan Myanmar

PERDANA Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern akan menangguhkan semua hubungan politik dan militer dengan Myanmar.

Selandia Baru juga akan memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpin militer Myanmar. Dalam konferensi pers, Ardern memastikan program bantuannya ke negara itu tidak akan mencakup proyek-proyek yang disampaikan atau menguntungkan pemerintah militer.

"Pesan kuat kami adalah kami akan melakukan apa yang kami bisa dari sini di Selandia Baru dan salah satu hal yang akan kami lakukan adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi itu dan memastikan setiap pendanaan yang kami berikan ke Myanmar sama sekali tidak mendukung rezim militer," kata Ardern, Selasa (9/2).

Baca juga: Aksi Protes Terhadap Kudeta Militer Masih Berlanjut di Myanmar

Program bantuan Selandia Baru, katanya, bernilai sekitar NZ$42 juta (US$40,5 juta) antara 2018 dan 2021.

Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengatakan Selandia Baru tidak mengakui legitimasi pemerintah yang dipimpin militer dan meminta militer untuk segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan mengembalikan pemerintahan sipil.

Mahuta mengatakan pemerintah juga telah setuju untuk menerapkan larangan perjalanan, yang akan diresmikan dalam minggu mendatang, pada para pemimpin militer Myanmar.(Straits Times/OL-5)