KEMENTERIAN Luar Negeri telah menetapkan sejumlah prioritas dalam politik luar negeri (polugri) Indonesia untuk 2020 dan arah lima tahun ke depan.
Menlu Retno Marsudi mengatakan diplomasi Indonesia akan dijalankan berdasarkan prioritas yang disebut 4+1. Poin-poinnya adalah penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia (WNI), kedaulatan dan kebangsaan, peran Indonesia di kawasan dan global dan penguatan infrastruktur diplomasi.
Menlu menekankan, dalam lima tahun ke depan, diplomasi ekonomi akan betul-betul diperkuat. Dalam misi ini, sesuai dengan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo akan diemban oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
"Penugasan-penugasan konkret akan diberikan kepada para kepala perwakilan (RI) dalam memperkuat diplomasi ekonomi," ujar Retno dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2020 bertempat di Kemenlu, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Sebelumnya, Wamenlu Mahendra mengatakan salah satu fokus diplomasi ekonomi adalah Indonesia akan terus aktif untuk menggarap potensi-potensi ekonomi dan investasi di kawasan Afrika.
Baca juga: Ke Depan, Kemenlu RI akan Perkuat Diplomasi Ekonomi
Mahendra menyatakan upaya-upaya yang telah digencarkan pemerintah telah berhasil meningkatkan kontrak bisnis atau investasi.
"Dalam hitungan 1,5 tahun kita berhasil menyelesaikan kontrak senilai US$2 miliar di sektor infrastruktur, jasa-jasa konstruksi, pembiayaan, dan beberapa industri strategis," ujarnya dalam acara cocktail reception di Jakarta Pusat, Selasa (7/1) malam.
Berbagai kontrak itu baik dalam konteks bilateral, pembiayaan dari pihak Indonesia maupun pembiayaan dari bank-bank regional, termasuk di antaranya adalah Bank Pembagunan Asia (ADB).
Berdasarkan itu, di 2020 pemerintah akan melakukan upaya yang sama di kawasan Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Indo-Pasifik secara keseluruhan.
"Karena kita belajar apa yang kita lakukan dengan Afrika ternyata potensi-potensi yang tidak disadari yang tidak kita kenal luar biasa hasilnya," kata Mahendra.
Karena itu, Kemenlu menharapkan dukungan kuat dari kalangan pengusaha, badan usaha miliki negara dan mitra utama seperti Kamar Dangan dan Industri (Kadin), perwakilan-perwakilan Indoesia di luar negeri.(OL-5)
