Rabu 08 Januari 2020, 14:34 WIB

Ke Depan, Kemenlu RI akan Perkuat Diplomasi Ekonomi

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Ke Depan, Kemenlu RI akan Perkuat Diplomasi Ekonomi

MI/Haufan Hasyim Salengke
Menlu Retno Marsudi dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2020 bertempat di Kemenlu, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

 

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah menetapkan sejumlah priorotas dalam politik luar negeri Indonesia untuk 2020 dan arah lima tahun ke depan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan diplomasi Indonesia akan dijalankan berdasarkan priorotas yang ia sebut sebagai 4+1.

Poin-poinnya adalah penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia (WNI), kedaulatan dan kebangsaan, peran Indonesia di kawasan dan global, dan penguatan infrastruktur diplomasi.

Menlu menekankan, dalam lima tahun ke depan, diplomasi ekonomi akan betul-betul diperkuat. Dalam misi ini, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, akan diemban oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

"Penugasan-penugasan konkret akan diberikan kepada para kepala perwakilan (RI) dalam memperkuat diplomasi ekonomi," ujar Retno dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2020 bertempat di Kemenlu, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Retno menekankan, setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Namun, kata dia, mimpi besar dunia itu memerlukan sebuah enabling environment yang kuat untuk bisa mewujud. Salah satunya adalah perdamaian dan stabilitas dunia.

Menlu menyoroti meningkatnya rivalitas dan proksi telah menyebabkan ketidakstabilan dan konflik. Begitu juga dengan tantangan meningkatnya proteksionisme, nasionalisme sempit, dan populisme yang diperkirakan masih akan berlanjut.

Retno berharap tren-tren negatif yang menjadi tantangan global itu harus ditransformasikan menjadi energi yang positif. Pesimisme yang ada di dunia harus diubah menjadi optimisme, rivalitas penting untuk ubah menjadi kerja sama, dan trust deficit harus diganti menjadi strategic trust.

"Pendeknya Indonesia ingin berada di depan menjadi bagian upaya memajukan kolaborasi yang saling menguntungkan di dunia," tegasnya.

Di tengah rivalitas Indonesia konsisten membangun aliansi global untuk memperkuat paradigma kerja sama dan kolaborasi," imbuh Retno.

Sementara di tengah tantangan semakin meningkatnya proteksionisme, Retno menekankan Indonesia akan membangun koalisi untuk terus mendorong paradigma kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkeadilan.

Kolaborasi, menurutny, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan menumbuhkan solusi untuk tantangan-tantangan global. Inilah yang Indonesi dan ASEAN ingin proyeksikan melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific.

"Kawasan Indo-Pasifik adalah pertumbuhan global yang berkelanjutan di masa kini dan mendatang," tegasnya.

Sebelumnya, Wamenlu Mahendra mengatakan salah satu fokus diplomasi ekonomi adalah Indonesia akan terus aktif untuk menggarap potensi-potensi ekonomi dan investasi di kawasan Afrika.

Mahendra menyatakan upaya-upaya yang telah digencarkan pemerintah telah berhasil meningkatkan kontrak bisnis atau investasi.

"Dalam hitungan 1,5 tahun kita berhasil menyelesaikan kontrak senilai US$2 miliar di sektor infrastruktur, jasa-jasa konstruksi, pembiayaan, dan beberapa industri strategis," ujarnya dalam acara Cocktail Reception di Jakarta Pusat, Selasa (7/1) malam.

Berbagai kontrak itu baik dalam konteks bilateral, pembiayaan dari pihak Indonesia, maupun pembiayaan dari bank-bank regional, termasuk di antaranya adalah Bank Pembagunan Asia (ADB).

Berdasarkan itu, lanjutnya, di 2020 pemerintah akan melakukan upaya yang sama untuk di kawasan Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah, dan Indo-Pasifik secara keseluruhan.

"Karena kita belajar apa yang kita lakukan dengan Afrika ternyata potensi-potensi yang tidak disadari yang tidak kita kenal ternyata luar biasa hasilnya," kata Mahendra.

Karena itu, Kemenlu mengarapkan dukungan kuat dari kalangan pengusaha, badan usaha miliki negara, dan mitra utama seperti Kamar Dangan dan Industri (Kadin), perwakilan-perwakilan Indoesia di luar negeri. (Hym/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More