SITUASI kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, mengharuskan masyarakat internasional mengambil langkah darurat untuk menyelesaikannya.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengawali pandangannya saat hadir pada pertemuan membahas situasi terkini di Rakhine, Myanmar, saat Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9) waktu setempat.
Retno menekanakan situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan di Rakhine, Myanmar, khususnya pascagagalnya upaya repatriasi para pengungsi Rohingya dari perbatasan Agustus lalu dan semakin besarnya rasa ketidakpercayaan semua elemen dalam penyelesaian krisis ini.
“Kompleksitas isu di Rakhine State, Myanmar tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” kata Retno yang telah mengunjungi para pengungsi secara langsung di Cox Bazar, Bangladesh.
Retno menambahkan, isu utama yang paling mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine adalah adanya ketidakpercayaan di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsiaan dan masyarakat internasional.
Hal penting yang harus segera diciptakan adalah situasi yang kondusif agar terbangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat. “Ini yang sejak awal Indonesia dan ASEAN lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State,” ujar Menlu.
Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan dua usulan konkret yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusian.
Pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat. Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi. Rasa aman harus segera dijamin sehingga proses repatriasi pengungsi Rohingya yang aman, sukarela, dan bermartabat segera dapat dilakukan.
Kedua, membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat Rakhine. Fasilitas Pendidikan dan kesehatan harus diberikan dan roda perekonomian harus segera dapat digerakkan.
Hal lain yang cukup penting adalah masyarakat yang toleran dan majemuk harus terus ditumbuhkembangkan.
“Indonesia telah membangun sekolah dan rumah sakit serta pasar rakyat untuk menggerakan sektor ekonomi dan mencukupi kebutuhan kesehatan dan Pendidikan masyarakat di Rakhine State,” terang Retno.
Selain itu Menlu RI menyampaikan baru dua minggu lalu Indonesia menjadi ruan rumah penyelenggaraan kegiatan interfaith dialogue bagi masyarakat di Negara Bagian Rakhine agar tercipta masyarakat yang toleran dan majemuk.
ASEAN terus berkolaborasi untuk mendorong proses repatriasi para pengungsi melalui peningkatan kapasitas pusat transit dan penerimaan pengungsi, diseminasi informasi bagi pengungsi, dan dukungan kebutuhan dasar pengungsi.
Ketiga hal ini harus dilakukan secara komprehensif agar proses repatriasi dapat segera dilakukan.
“Masyarakat internasional harus segera dapat mengakhiri krisis kemanusiaan ini dan Indonesia siap berkontribusi," ujarnya. (OL-09)
