Keputusan Johnson Membekukan Parlemen Melanggar Hukum

PERDANA Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menghadapi seruan agar membatalkan keputusannya membekukan parlemen, setelah pengadilan Skotlandia memutuskan kebijakan Johnson melanggar hukum, Rabu (11/9).

Sikap pemerintah yang memutuskan Brexit tanpa kesepakatan dapat menyebabkan kerusuhan sipil hingga kekurangan makanan dan obat-obatan. Selain itu,  kerusuhan publik dan ketegangan masyarakat ditengarai akan meningkat dengan kebijakan yang diambil pemerintah.

Hal tersebut didasarkan atas persiapan antisipasi terburuk jika Brexit akhirnya tanpa kesepakatan oleh pemerintah Inggris. Operasi yang dinamakan sebagai “Operation Yellowhammer” tersebut telah dipersiapkan sejak awal bulan lalu.

Michael Gove yang merupakan menteri bertugas mengoordinasikan persiapan menghadapi "no-deal Brexit", mengatakan bahwa dokumen itu bukan penilaian dampak atau prediksi tentang apa yang paling mungkin terjadi.

“Ini menggambarkan apa yang dapat terjadi dalam skenario terburuk yang masuk akal,” ujar Gove.

Baca juga : Johnson Upayakan Kesepakatan Brexit

Putusan pengadilan Skotlandia tersebut memicu seruan agar keputusan membekukan parlemen ditarik kembali. Sementara itu sekelompok anggota parlemen melakukan aksi protes di luar gedung.

"Saya mendesak perdana menteri segera menarik kembali keputusan membekukan parlemen agar kita dapat memperdebatkan keputusan ini dan memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya," ujar juru bicara Buruh Brexit Keir Starmer.

Keputusan pengadilan Skotlandia diajukan oleh 78 anggota parlemen Inggris, yang menyatakan bahwa Johnson telah melanggar hukum dengan menghimbau Ratu Elizabeth II untuk menangguhkan parlemen jika tujuannya adalah untuk membatasi pertimbangan Brexit.

Menghadapi putusan pengadilan Skotlandia, pemerintah Inggris rencananya akan mengajukan banding. Banding akan disidangkan di Mahkamah Agung pada Selasa (17/9) mendatang.

Menunggu banding tersebut, parlemen untuk saat ini akan tetap tutup. Johnson mengatakan bahwa penangguhan yang diajukan di parlemen sampai 14 Oktober adalah langkah biasa agar pemerintahnya dapat meluncurkan agenda legislatif baru.

Tetapi para kritikus menuduhnya berusaha membungkam oposisi terhadap rencananya untuk meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober, bahkan jika dia belum menyepakati persyaratan keluar dengan Brussels.

Hal itu terjadi setelah para anggota parlemen memberikan suara pekan lalu bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan berarti suatu ketidakpastian yang akan sangat mengganggu bagi Inggris .

Baca juga : Pascabentrok di Parlemen, PM Johnson Upayakan Kesepakatan Brexit

Namun sebelum  Johnson menangguhkan parlemen, Selasa (10/9) , House of Commons atau majelis rendah bergegas meloloskan undang-undang yang memaksa Johnson menunda Brexit jika gagal mendapatkan kesepakatan di KTT Uni Eropa pada 17 Oktober mendatang.

Johnson menjabat pada Juli dan berjanji untuk menegosiasikan persyaratan Brexit yang diupayakan pendahulunya, Theresa May, yang ditolak tiga kali oleh anggota parlemen.

Sebelumnya, ia bahkan mengatakan lebih baik mati di selokan daripada menunda Brexit. Sebaliknya, anggota parlemen menolak seruan Johnson yang menginginkan pemilihan sela. (AFP/OL-7)