Pertemuan OKI Hasilkan Rencana Aksi Bersama

PERTEMUAN perdana Kelompok Kerja Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk perdamaian dan dialog menghasilkan rencana aksi bersama.

Rencana aksi untik perdamaian dan dialog tersebut disusun dalam pertemuan yang dihadiri 15 wakil negara OKI tingkat pejabat senior dan wakil tetap. Wakil Menteri Luar Negeri, A. M. Fachir, saat membuka acara, menegaskan pentingnya persatuan dan upaya bersama negara OKI, untuk memajukan perdamaian dan dialog guna menciptakan kondisi dunia yang lebih baik.

“Jangan ada ruang selisih paham, ketika mengatasi Islamophobia dan tindak diskriminasi pada sesama Muslim," ujar Fachir dalam keterangan resmi, Selasa (30/7).

Fachir mendorong pertemuan pertama Kelompok Kerja OKI yang dilaksanakan di Jakarta 29-30 Juli 2019 bisa menyiapkan dasar-dasar rencana aksi bersama. Tujuannya agar OKI memiliki strategi bersama dalam menghadapi perselisihan antarumat beragama.

Baca juga: Pelaku Penembakan di California Diduga Pemuda 19 Tahun

Lebih lanjut, dia menekankan OKI harus menjadi bagian dari solusi untuk berbagai masalah yang mengemuka. Fachir juga meminta negara OKI melakukan dialog yang konstruktif dan menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah.

Dokumen rencana aksi untuk perdamaian dan dialog selanjutnya akan dibawa ke Pertemuan Tingkat Menteri OKI pada September tahun ini di New York, di sela-sela kegiatan Sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan di New York diharapkan dapat mengesahkan dokumen rencana aksi tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal OKI untuk Hubungan Politik, Yousef M. AlDobeay, yang menjadi pimpinan pertemuan, mengapresiasi atas peran utama Indonesia mendorong penciptaan Kelompok Kerja OKI untuk perdamaian dan dialog. Termasuk pula memuji peran Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan pertama kelompok kerja tersebut.

Dokumen rencana aksi mencakup tujuan dan bentuk aktivitas yang dapat dijalankan negara anggota OKI, untuk mendorong perdamaian dan dialog. Bentuknya meliputi pendidikan, seminar, studi bersama, dan rencana kerja sama dengan sejumlah Badan PBB dan organisasi regional.

Pertemuan kelompok kerja OKI untuk perdamaian dan dialog merupakan mandat dari hasil pertembungan Menteri Luar Negeri OKI ke-46, yang berlangsung di Abu Dhabi pada Maret tahun ini. Pertemuan OKI di Jakarta terakhir kali diselenggarakan pada Maret 2016, saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI untuk Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Kemudian pada November 2018, saat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan perdana Kepala Otoritas Pengawas Obat dan Makanan OKI.(OL-8)