PM Inggris Tegaskan Suara Oposisi Dapat Mengamankan Brexit

PERDANA Menteri Inggris, Theresa May, mempertahankan keputusannya untuk beralih kepada oposisi utama Inggris. Langkah itu bertujuan mendapatkan persetujuan atas keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Mengingat, tanpa konsensus lintas partai, Brexit dapat berjalan tidak sesuai harapan. Pemimpin yang terkepung itu memulai pembicaraan pekan ini dengan Partai Buruh. Upaya untuk mengurai kekacauan selama berbulan-bulan atas sikap keras kepala parlemen Inggris. Terutama mengenai perjanjajian penarikan yang disepakati bersama pemimpin Uni Eropa tahun lalu.

Anggota parlemen Inggris menolak kesepakatan yang diusulkan May, sebanyak tiga kali. Kesepakatan Brexit akan mengakhiri keanggotan Inggris dalam lingkaran Uni Eropa selama 46 tahun. Tawaran May kepada Partai Buruh muncul jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa pada Rabu (10/4) mendatang.

Dalam pertemuan itu, May harus mengamankan perpanjangan batas waktu Brexit hingga 30 Juni, demi mencegah perceraian Inggris dari blok tanpa kesepakatan. Semula, batas waktu dimulainya Brexit jatuh pada 29 Maret lalu.

"Kami harus membawa persoalan Brexit, dan untuk itu kami harus membuat kesepakatan," ujar May dalam sebuah pernyataan yang dirilis Downing Street, seraya menambahkan dua pihak utama telah menyepakati aspek-aspek utama Brexit.

"Itu merupakan dasar untuk sebuah kompromi yang dapat meraih suara mayoritas parlemen. Memenangkan suara mayoritas adalah satu-satunya cara untuk memuluskan Brexit," imbuh May.

Akan tetapi, setelah beberapa hari negosiasi dengan Partai Buruh, pemimpinnya Jeremy Corbyn mengeluhkan ketiadaan perubahan besar dalam kebijakan pemerintah sejauh ini. "Saya menanti untuk melihat pergerakan garis merah," tukas Corbyn.

Baca juga: Inggris mulai Terbitkan Paspor Tanpa Sampul Bertuliskan Uni Eropa

Sementara itu, anggota Uni Eropa semakin tidak sabar dengan disfungsi di Westiminster. Uni Eropa harus memberikan dukungan dengan suara bulat terhadap penundaan Brexit. Anggota Uni Eropa dapat menawarkan penundaan yang lebih singkat, atau periode lebih lama hingga satu tahun.

Usai mengikuti pertemuan Kelompok G7, Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian, mengatakan sudah waktunya mengakhiri krisis Brexit.

"Otoritas Inggris dan parlemen harus memahami bahwa Uni Eropa tidak dapat terus menerus bersabar terhadap gejolak politik domestik Inggris," tutur Le Drian.

Di lain sisi, PM Irlandia Leo Varadkar menekankan sangat tidak mungkin jika anggota Uni Eropa memveto perpanjangan batas waktu. Mengingat, banyak yang mendukung penundaan Brexit lebih lama. Terlepas dari ketidakpastian yang berkelanjutan atas Brexit, pemerintah Brexit mulai mengeluarkan paspor tanpa sampul bertuliskan Uni Eropa.

Kementerian Dalam Negeri Inggris menyatakan keputusan untuk memperkenalkan dokumen perjalanan tanpa referensi Uni Eropa, sudah dimulai sejak 30 Maret lalu. Kendati demikian, sebagian paspor baru yang diterbitkan masih akan dibubuhi referensi Uni Eropa, sebagai kebijakan menghemat anggaran negara melalui penggunaan sisa stok.

Pada 2017, pemerintah Inggris mengumumkan rencana kembali ke warna tradisional paspor, yakni biru. Hal itu untuk mengembalikan identitas nasional. Seperti diketahui, dokumen perjalanan Inggris memiliki sampul berwarna biru tua sejak 1921. Namun, Inggris beralih ke warna merah anggur pada 1988, agar senada dengan anggota Uni Eropa lainnya. (AFP/OL-1)