Gubernur Optimistis Perekonomian Kaltara Segera Membaik

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie optimistis Kaltara akan mampu melewati masa krisis akibat pandemi covid-19 dengan kondisi perekonomian yang tetap baik. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan guna memastikan pergerakan perekonomian dan tingkat konsumsi masyarakat tetap baik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Provinsi Kaltara meski perekonomian terkontraksi, namun beberapa sektor masih tumbuh positif. "BPS mencatat, ekonomi Kaltara triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 terkontraksi 3,35% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan negatif didorong oleh hampir semua lapangan usaha, di mana tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang terkontraksi sebesar 19,27%. Sedangkan, dari sisi pengeluaran pertumbuhan negatif tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang terkontraksi sebesar 6,54%," ucap Irianto.

Ekonomi Kaltara, katanya, pada semester I-2020 tumbuh meski tidak signifikan dibanding semester I-2019, yaitu tumbuh 0,81% (c-to-c).

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong semua lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,89%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen impor barang dan jasa yang tumbuh 7,45%. "Itu artinya, meski mengalami kontraksi, perekonomian Kaltara masih tetap tumbuh positif pada beberapa sektor. Bahkan, masih terhitung jauh dari resesi. Namun, kita ­jangan lengah dan jangan sampai turunnya negatif, sebab kalau turun lagi dan negatif maka akan resesi," tutur Gubernur.

Pertumbuhan ekonomi yang masih baik itu, juga terasa hingga di wilayah perbatasan. "Jadi, pandemi ini memang belum berpengaruh besar kepada pertumbuhan perekonomian di Kaltara. Ini terbukti dengan masih baiknya tingkat konsumsi masyarakat, perdagangan lokal juga berjalan baik. Untuk ekspor-impor, atau perdagangan lintas batas, diawal-awal sempat terkendala namun dengan berbagai pendekatan akhirnya dapat berjalan lagi," ulas Irianto.

Sumber pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan II-2020 (Y on Y) tertinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sumbangan 0,48%. Sementara secara Q to Q, sumber perekonomian tertinggi pada triwulan II-2020 adalah administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan sumbangannya 0,22%.

"Kalau dilihat dari struktur PDRB menurut pengeluaran triwulan II-2020, distribusi terbesar terhadap total PDRB Kaltara adalah net ekspor, PMTB, dan konsumsi rumah tangga," beber Gubernur.

Upaya untuk perbatasan
Lebih lanjut Irianto mengungkapkan, Pemprov Kaltara melakukan berbagai upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Program itu, di antaranya pengembangan kerja sama Indonesia-Malaysia lewat beberapa forum, penyediaan subsidi ongkos angkut (SOA) barang, pembangunan Toko Indonesia, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan infrastruktur transportasi darat dan udara ke wilayah perbatasan. 

"Untuk pengembangan kerja sama antara Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan dilakukan lewat beberapa forum. Di antaranya, BIMP-EAGA (Brunei Indonesia Malaysia Philippine East ASEAN Growth Area), Sosek-Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia), Heart Borneo dan lainnya," ucap Irianto.

Terakhir, Gubernur menyurati Ketua Menteri Serawak, Malaysia, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk membuka jalur keluar-masuk perbatasan Krayan, Indonesia-Serawak. "Ketua Menteri Serawak merespons positif Surat Gubernur Kaltara Nomor 510/1161/DPPK-UKM/GUB tanggal 17 Juli 2020. Ini penting, karena kaitannya dengan keperluan perdagangan antar kedua wilayah," jelasnya.

Ketua Menteri Serawak, sebut Irianto, pada intinya meminta daftar barang yang dibutuhkan apa saja. "Usulan kebutuhan tersebut masih terus diramu beserta daftar kuantitasnya. Ada tiga kebutuhan prioritas, yakni barang pokok sehari-hari, bahan bakar minyak (BBM), dan bahan bangunan. Dalam waktu dekat penyusunan daftar kebutuhan ini akan rampung. Kalau selesai, segera dikirim ke Ketua Menteri Sabah."

Gubernur juga menyampaikan, nilai transaksi Border Trade Agreement (BTA) pada 1970 sebesar 600 Ringgit Malaysia (RM) segera direvisi. "Informasinya telah dilakukan penggodokan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru hasil ratifikasi perjanjian bilateral Sosek-Malindo. Ini terkait nilai BTA yang nanti disepakati," ungkapnya.

Untuk pengembangan infrastruktur transportasi, khususnya jalur darat di kawasan perbatasan, tambah Irianto, sesuai informasi dari Kementerian PUPR, pembangunan jalannya dibagi atas dua ruas ruas. Yakni, ruas paralel perbatasan Long Boh hingga Malinau dengan total panjang jalan 614,55 km dan ruas akses perbatasan Malinau hingga Long Midang sampai Mensalong–Tau Lumbis dengan total panjang 359 km.

"Untuk jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 km, sudah terbuka jalan sepanjang 557,55 km atau tinggal menyisakan 57 km. Sementara untuk kondisi akses jalan perbatasan Malinau–Long Midang dari total panjang ruas 203,30 km telah teraspal 42,74 kilometer, 160,56 km jalan yang sudah ada berupa tanah, dan relokasi sepanjang 102,47 km. Dan, untuk akses jalan perbatasan Mensalong–Tau Lumbis dari total panjang ruas 155,70 km telah teraspal 4,00 kilometer, 124,65 km jalan yang sudah ada berupa tanah, dan jalan yang belum tembus atau kondisi hutan sepanjang 27,05 kilometer," beber Irianto.

Dari transportasi udaranya, pada tahun ini ada empat bandar udara (bandara) yang sudah mampu didarati pesawat ATR-72. "Sedianya, ada enam bandara di Kaltara yang menjadi prioritas pengembangan. Yakni, Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor Bulungan, Bandara Kolonel RA Bessing di Malinau, Bandara Long Apung di Malinau, serta di Nunukan ada Bandara Nunukan dan Yuvai Semaring Krayan. Kini, Bandara Nunukan, Bandara Tanjung Harapan (Bulungan), Bandara Malinau dan Bandara Yuvai Semaring, Krayan sudah dapat didarati ATR-72," urainya

Pengembangan enam bandara itu, lanjut Gubernur, dijalankan dalam kurun waktu 2014-2018, dan mendapatkan dukungan penuh dari pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Nilainya Rp1 triliun lebih. Dengan rincian, pada 2014 dianggarkan Rp263,8 miliar, pada 2015 sebesar Rp272,1 miliar, 2016 sebesar Rp152,8 miliar, 2017 sebesar Rp243,8 miliar, dan di 2018 sebesar Rp182 miliar," jelasnya.

Untuk program SOA Barang sendiri, dijelaskan Gubernur bahwa pada tahun ini ada delapan rute yang menjadi titik penyaluran. "Anggaran pelaksanaan SOA barang tahun ini, sebesar Rp9 miliar," ucap Irianto.

Kedelapan rute tersebut adalah Nunukan-Sebakis, Malinau-Mentarang Hulu dan Sungai Tubu, Tanjung Selor-Bahau Hulu, Tanjung Selor-Pujungan, Samarinda-Kayan Hilir, Nunukan-Tulin Onsoi, Mansalong-Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu, serta Nunukan Seimenggaris. "Penyalurannya melalui transportasi darat dan air," ulasnya.

Di perbatasan juga tengah berproses rencana pembangunan PLBN. Dikatakan Irianto, ada empat PLBN akan dibangun di Kaltara. Yakni, PLBN Sei Pancang, PLBN Long Midang, dan PLBN Long Labang yang semuanya berada di Kabupaten Nunukan, Kaltara. 

Satu PLBN lainnya, yakni PLBN Long Nawang, dibangun di Malinau, Kaltara. "Saat ini, PLBN Sei Pancang tengah dilakukan pembangunan. Anggaran pembangunannya dari APBN, sekitar Rp33 miliar."

Sedangkan perihal Toko Indonesia, dijabarkan Gubernur bahwa pembangunannya yang dimulai sejak 2017 sudah rampung 100%, dan menunggu diresmikan. "Ditargetkan minggu kedua Agustus sudah diresmikan," ucap Gubernur.

Untuk pembangunannya sendiri, pada 2017, dialokasikan APBD Provinsi sebesar Rp5 miliar untuk kegiatan konstruksi struktur toko. Lalu, anggaran sebesar Rp4 miliar dikucurkan pada 2018 untuk melanjutkan kegiatan konstruksi pembangunan.

Terakhir, 2019 dikucurkan dana APBD sebesar Rp6,5 miliar untuk kegiatan penye­lesaiannya. "Pemprov Kaltara melalui, Disperindagkop dan UMKM juga menyiapkan anggaran sebesar Rp500 juta di APBD 2020 sebagai modal usaha masyarakat berjualan di Toko Indonesia. Bantuan modal usaha tersebut akan dibagi kepada sejumlah calon pelaku usaha atau pedagang yang kriterianya ditentukan oleh camat setempat," tutup Irianto. (humas/S1-25)