BNPB Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Berdasarkan data BNPB hingga 14 Januari 2026, total sebanyak 2.299 unit huntara Aceh Tamiang direncanakan dibangun dan tersebar di sejumlah kecamatan. Huntara tersebut diperuntukkan bagi kepala keluarga (KK) dengan kategori rumah rusak berat, hanyut, atau hilang akibat bencana.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan mengatakan pembangunan huntara dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan langsung oleh BNPB serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan sektor swasta.

Baca juga : 600 Rumah Huntara untuk Korban Bencana Banjir Aceh Tamiang Resmi Diserahterimakan

"Pembangunan huntara kami lakukan melalui dua skema, yaitu oleh BNPB sendiri dan melalui dukungan kementerian/lembaga serta mitra swasta. Sinergi ini penting agar target penyelesaian bisa tercapai tepat waktu," kata Djohan dalam keterangannya, Kamis (15/1).

Ia menjelaskan, huntara terpusat dibangun di 10 titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Sejumlah lokasi bahkan telah mulai dibangun sejak awal Januari 2026 dan ditargetkan rampung pada akhir bulan, sehingga warga dapat menempatinya menjelang bulan Ramadan.

"Target kami, menjelang bulan puasa masyarakat sudah bisa menempati huntara. Karena itu, percepatan terus kami lakukan di lapangan," ujarnya.

Baca juga : BNPB Siapkan 750 Huntara untuk Warga Terdampak Banjir di Sumatra Barat

Dalam proses pembangunan, BNPB menekankan aspek kenyamanan dan kesehatan sebagai prioritas utama, terutama ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Saat ini, dukungan jaringan listrik dari PLN juga tengah diproses, sementara pembangunan sumur bor akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Fasilitas dasar seperti MCK, air bersih, dan listrik menjadi perhatian utama. Huntara harus benar-benar layak huni dan mendukung kesehatan masyarakat," tegasnya.

Salah satu lokasi pembangunan huntara berada di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak. Huntara dibangun di atas lahan seluas sekitar 8.672,6 meter persegi dengan sistem bangunan kopel berukuran 18 meter x 7,2 meter yang terdiri atas beberapa unit hunian dalam satu rangkaian.

Setiap unit hunian memiliki ukuran 3,6 meter x 4,8 meter, dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 meter x 1,2 meter serta teras seluas 1,2 meter x 3,6 meter. Desain kopel ini dinilai efektif untuk optimalisasi lahan, memudahkan penyediaan fasilitas bersama, serta mendukung penataan lingkungan huntara yang layak dan tertata.

Untuk mengejar target penyelesaian, BNPB menambah jumlah personel di lapangan, termasuk melibatkan masyarakat setempat, unsur TNI/Polri, dan lembaga swasta. Kondisi cuaca yang relatif cerah juga mendukung percepatan pembangunan.

Secara rinci, BNPB membangun 1.505 unit huntara yang terdiri atas 323 unit huntara insitu, yakni hunian yang dibangun dekat dengan lokasi asal tempat tinggal warga. Huntara insitu tersebut tersebar di Kecamatan Karang Baru (203 unit), Manyak Payed (22 unit), Bendahara (48 unit), Banda Mulia (2 unit), Rantau (28 unit), dan Kota Kualasimpang (20 unit).

Selain itu, BNPB juga membangun 1.182 unit huntara terpusat yang berlokasi di Kecamatan Sekerak (121 unit), Bandar Pusaka (245 unit), Tamiang Hulu (481 unit), Rantau (116 unit), Seruway (34 unit), Kota Kualasimpang (35 unit), serta Kejuruan Muda (150 unit).

Melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta, direncanakan pembangunan tambahan sebanyak 794 unit huntara. Rinciannya antara lain 600 unit di Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, di atas lahan dari Danantara; 84 unit di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum; 10 unit di Kecamatan Karang Baru (eks kios) dari Dompet Dhuafa; serta 100 unit di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, dengan dukungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Djohan menambahkan, penentuan lokasi huntara dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, aparat setempat, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna memastikan lokasi pembangunan berada pada radius aman dari potensi ancaman bencana.

"Kami juga berkoordinasi dengan camat, kepala desa, dan BPBD untuk melakukan verifikasi ulang data agar huntara benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan," ucapnya.

Ia berharap, melalui sinergi seluruh pihak, masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang dapat segera menempati hunian sementara yang aman, layak, dan nyaman sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap.  (H-3)