Pratikno: AI Harus Meningkatkan Produktivitas Tanpa Menimbulkan Diskriminasi

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dikelola dengan bijak agar dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam dunia kerja. 

Menurutnya, AI membawa peluang peningkatan produktivitas, namun juga dapat menggantikan sejumlah peran manusia sehingga menimbulkan risiko ketimpangan baru. 

"AI ini bisa meningkatkan produktivitas tetapi juga bisa menggantikan peran manusia. Implikasinya bermacam-macam; antara negara maju dan berkembang berbeda, kelompok atas dan bawah berbeda, laki-laki dan perempuan juga berbeda. Ini yang harus kita mitigasi agar AI punya implikasi positif dan tidak memperlebar jurang ketimpangan, jangan mengakibatkan diskriminasi," kata Pratikno dalam keterangannya, Jumat (21/11).

Baca juga : Superkomputer Buat Simulasi Terdetail Bimasakti, Proses 100 Kali Lebih Cepat

Ia menekankan perlunya kolaborasi berbagai ahli dan pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangan dan penggunaan AI berjalan adil dan inklusif. 

Ia menyebut riset ILO terkait risiko dan pemanfaatan AI sebagai kontribusi penting yang perlu dielaborasi lebih lanjut bersama para pakar.

"Kita butuh expert dari berbagai bidang. Riset yang dilakukan oleh ILO luar biasa, dan kita perlu menjabarkannya menggunakan ahli AI," ungkapnya.

Baca juga : Pembekalan Literasi AI Sejak Dini Tuntun Anak Jadi Pemikir Digital

AI pada dasarnya bekerja berdasarkan algoritma dan data pelatihan yang diterimanya. Karena itu, jika tidak dikelola dengan benar, AI dapat memproduksi bias dan diskriminasi. 

“AI kan bekerja menurut algoritma, dari asupan data yang ditraining kepadanya. Kita harus berhati-hati agar rekomendasi atau keputusan berbasis AI tidak mengakibatkan diskriminasi. AI sekarang banyak dipakai untuk rekrutmen, profiling, kebijakan promosi. Ini risiko nyata dan harus kita antisipasi,” jelasnya.

Terkait regulasi, ia menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki arah kebijakan pengembangan AI, termasuk roadmap nasional dan strategi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. 

Kemenko PMK, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan dan pendidikan, berperan memastikan kesiapan SDM agar dapat memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

Isu AI sangat erat dengan mandat Kemenko PMK yang mencakup anak, keluarga, perempuan, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan karakter bangsa. 

"Kami di Kemenko PMK memberikan perhatian yang sangat serius. Kami punya gugus tugas tentang AI, karena AI berpengaruh pada semua hal yang menjadi mandat kami," pungkasnya. (H-2)