SMK Negeri Peternakan Lembang Dapat Bantuan Penunjang Program Revitalisasi Satuan Pendidikan

PROGRAM Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya dapat digunakan untuk rehabilitasi bangunan, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk bantuan penunjang yang merupakan program yang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah melalui pembangunan, renovasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung seperti papan interaktif digital, toilet, dan area bermain.

Sekolah SMK Negeri Peternakan Lembang merupakan salah satu satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan penunjang tersebut untuk membangun ruang perpustakaan, bimbingan konseling (BK), usaha kesehatan sekolah (UKS), dan toilet. 

“Kita dapat bantuan Rp500 juta. Kita mulai dari nol. Bangunan kita memperhatikan sesar lembang sehingga harus kokoh,” ungkapnya saat mendapatkan kunjungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senin (13/10). 

Baca juga : Transformasi Pasar Jakarta Strategi Besar Menuju Kota Global

SMK Negeri Peternakan Lembang sendiri memiliki tiga jurusan, yaitu Agribisnis Ternak Ruminansia, Agribisnis Ternak Unggas, dan Kesehatan Hewan. Ketiga jurusan ini membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola peternakan secara profesional, mulai dari pemeliharaan, manajemen, hingga kesehatan hewan

Cucu menargetkan penyelesaian bantuan penunjang ini akan selesai pada bulan ini. “Target penyelesaian di Oktober ini karena tinggal keramik, kloset, urinoar, lampu dan lainnya. Anggaran kita baru dapat 70 persen,” ujar Cucu. 

Sementara itu, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK), Saryadi, memastikan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam hal program Revitalisasi Satuan Pendidikan tersebut. 

Baca juga : Banyak Pasar Terbengkalai, Pramono Janji Percepat Revitalisasi

“InsyaAllah akan dialokasikan kembali anggaran untuk revitalisasi,” tuturnya. 

Tahun ini, program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk sekolah vokasi di SMK total anggarannya mencapai Rp2,7 triliun, SLB Rp526,2 miliar, dan PKBM nilai bantuannya mencapai Rp149,8 miliar. 

“Negeri dan swasta punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan program ini. Selama memenuhi kriteria, terdata di Dapodik dan kepemililan lahan. Kalu sekolah negeri lahan atas nama pemerintah (H-2)