Ditjen Pesantren Diharap Lahir dan Jadi Kado Hari Santri 2025

WAKIL Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren bisa lahir dan diresmikan saat perayaan Hari Santri 2025 pada 22 Oktober, sebagai kado dari pemerintah bagi institusi pendidikan tertua di Indonesia tersebut.

“Harapan kita, alangkah berbahagianya kalau kemudian Dirjen Pesantren itu diwujudkan pada saat kita memperingati hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober mendatang,” ujar Romo Syafi’i di Antara Heritage Centre (AHC), Jakarta (25/9).

Baca juga : Kemenag Susun Standar Mutu Ma'had Aly untuk Regenerasi Ulama

Ia menyebut rencana pembentukan Dirjen Pesantren sebagai langkah historis, tak sekadar administratif. Karena, berkaitan dengan eksistensi pesantren dalam mencetuskan dan mempertahankan kemerdekaan.

Saat ini, otoritas yang mengurusi pesantren di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yakni di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren).

“Hari ini, kita ingin Dirjen Pesantren bisa lebih efektif mengisi kemerdekaan,” ujarnya.

Baca juga : Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal Diuji Publik

Menurutnya, proses pembentukan telah dimulai sejak beberapa waktu lalu, Kemenag telah menyusun naskah akademik sebagai dasar pengajuan.

Naskah tersebut kemudian diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Namun, prosesnya belum sepenuhnya mulus. Revisi dan penyempurnaan dokumen masih terus dilakukan.

“Menpan-RB meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap naskah akademik tersebut agar lebih mudah dielaborasi sesuai ketentuan yang mereka miliki,” ujarnya.

Di internal Kementerian Agama, upaya pemenuhan syarat-syarat yang diminta Kemenpan-RB juga terus digenjot. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren) serta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam saat ini sedang serius merespons permintaan tersebut.

Jika terbentuk, Direktorat Jenderal ini akan menjadi institusi khusus yang menangani berbagai aspek pengembangan pesantren, dari pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren.

Ia menambahkan, pembentukan Dirjen Pesantren sekaligus menjadi komitmen Kementerian Agama dalam mengembangkan pendidikan keagamaan dengan lebih baik, lebih terarah, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Dengan kelembagaan yang kuat, pesantren diyakini tidak hanya akan berperan dalam pendidikan, tetapi juga menjadi motor dakwah moderat dan pemberdayaan masyarakat”, jelas Romo.

Romo Syafii berharap, ke depan program-program afirmasi pemerintah seperti makan gratis dan cek kesehatan gratis bagi santri terus diperluas. Dengan penguatan kelembagaan, pesantren diyakini dapat berperan lebih besar dalam membangun bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. (Ant/M-3)