Sektor Kesehatan Disebut Harus Diprioritaskan agar Indonesia Emas 2045 Bisa Terwujud

SEKTOR kesehatan disebut sebagai salah satu kunci tercapainya Indonesia Emas 2045. Kesehatan disebut sebagai salah satu ujung tombak kemajuan dan kesejahteraan yang kualitasnya harus maksimal.

"Sektor kesehatan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan Indonesia Emas 2045 sekaligus ciri dari negara maju itu sendiri. Semakin baik kualitas kesehatan masyarakat suatu negara maka negara itu semakin maju," kata Komite Tetap Fiskal Bidang Industri Kesehatan, Gizi, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan Kadin Indonesia Muhamad Alipudin, melalui keterangannya, Selasa (8/7).

Alipudin menjelaskan UUD 1945 mengamanatkan negara bertanggung jawab atas pemenuhan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Baca juga : Sentra Medika Bangun Pusat Layanan Kanker di Cibinong

Ia mengatakan salah satu program yang harus diapresiasi dan terus didorong implementasinya untuk memastikan masyarakat bisa menjaga kesehatan melalui langkah-langkah preventif adalah Indonesia Sehat.

"Dengan langkah-langkah preventif, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki harapan hidup yang tinggi meskipun biaya kesehatan per kapitanya relatif lebih rendah dibandingkan negara seperti Amerika Serikat," katanya.

Peran BPJS Kesehatan

Baca juga : 31 provinsi dan 416 Kabupaten/Kota Capai Predikat UHC BPJS

BPJS Kesehatan, kata Alipudin, sebagai instrumen dalam program Indonesia Sehat harus bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka melakukan langkah-langkah preventif dan membangun kesadaran hidup sehat. Adapun langkah-langkah preventif untuk menjaga kesehatan seperti yang dilakukan negara Jepang dan Korea Selatan antara lain imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penguatan layanan kesehatan primer.

"Kolaborasi itu bisa dilakukan dengan kementerian, perusahaan swasta, perguruan tinggi, ataupun lembaga internasional," jelasnya.

Lebih lanjut, Alipudin menilai BPJS Kesehatan sejauh ini telah berperan besar dalam pencapaian Indonesia Sehat. Pertama, jumlah dan cakupan peserta BPJS Kesehatan per Maret 2025 sebanyak 279,5 juta orang atau setara 98,3% dari total penduduk Indonesia dan peserta BPJS kesehatan ini bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

Selain itu, juga terkait dengan peningkatan akses layanan kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan membuat hampir seluruh masyarakat Indonesia yang kurang mampu memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik.

"Namun perlu diperhatikan, per Maret 2025 terdapat sebanyak 56,8 juta orang peserta BPJS Kesehatan berstatus non aktif. Dari peserta BPJS Kesehatan berstatus non aktif itu terdapat sebanyak 15,3 juta menunggak iuran," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan bahwa selain pendidikan, kesehatan menjadi penentu kualitas hidup penduduk.

"Pendidikan dan kesehatan juga penting. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," katanya.
(Ant/H-3)