Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya terhadap sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
Hal ini disampaikan saat penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
"Alokasi yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita," ujar Prabowo.
Prabowo membeberkan, prioritas ini menempatkan Indonesia berbeda dari banyak negara lain, seperti Amerika Serikat dan India, yang mengalokasikan anggaran terbesar mereka untuk sektor pertahanan.
Prabowo menilai pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan.
"Kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan," ungkapnya.
Perlindungan sosial, seperti bantuan dan subsidi tetap penting, namun, Prabowo menegaskan pendidikan dan kesehatan adalah solusi jangka panjang untuk mencapai kebangkitan ekonomi melalui program hilirisasi.
"Tapi di ujung pendidikan dan kesehatan yang akan membawa kita keluar dari kemiskinan," tandas orang nomor satu di Indonesi itu. (Ykb/I-2)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved