Indonesia akan Sampaikan Dokumen Second NDC Paling Lambat Tahun Ini

PEMERINTAH Indonesia akan menyampaikan dokumen second nationally determined contribution (NDC) pada sekretariat UNFCCC paling lambat tahun ini. Terkait dengan itu, ada beberapa perubahan dalam dokumen tersebut.

"Salah satu pembaruan komitmen Indonesia dengan tetap memegang prinsip no back sliding atau tidak mengurangi komitmen sebelumnya adalah dengan menambahkan gas HFC melalui pengurangan konsumsi sesuai ketentuan amandemen Kigali yang akan dimulai pada tahun 2029 sebesar 10% dan secara bertahap di tahun-tahun berikutnya, dibandingkan baseline sampai dengan tahun 2045 sebesar 80%," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam acara peringatan Hari Ozon Sedunia, Senin (16/9/2024).

Dengan begitu, penerapan protokol montreal tidak hanya untuk memastikan lapisan ozon terjaga, tetapi juga meningkatkan aksi iklim.

Baca juga : Persemaian Liang Anggang Kalimantan Selatan Hasil Kerja Kolaborasi Hijaukan Indonesia

Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) menekankan komitmen untuk menerapkan Second Nationaly Determined Contribution (NDC) yang berbeda dari komitmen yang terdapat pada NDC sebelumnya, baik First NDC, Updated NDC maupun Enhanced NDC.

Second NDC akan membandingkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) terhadap tahun rujukan atau reference year 2019, yang berbasis inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK). Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak lagi menggunakan dasar business as usual.

"Dengan penggunaan tahun rujukan yang sama, pengurangan emisi GRK antar negara dapat dibandingkan atau diagregasikan secara lebih akurat," ujar Direktur Jenderal PPI Laksmi Dhewanthi.

Baca juga : Pemerintah Kembangkan Program Agar Masyarakat Bisa Akses Dana BPDLH

Komitmen baru dalam Second NDC akan diberlakukan untuk pencapaian target pengurangan emisi GRK dengan kemampuan sendiri dan dengan dukungan internasional pada 2031 sampai 2035, yang sejalan dengan skenario 1,5°C.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan di dalam dokumen Second NDC, Indonesia juga akan memutakhirkan kerangka transparansi yang mencakup Sistem Registri Nasional (SRN) dan measurement, reporting and verification (MRV).

"Ini dilakukan untuk memastikan pencapaian target NDC dan pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon untuk mendukung NDC yang terverifikasi dan berkontribusi terhadap upaya global mencegah kenaikan suhu pada 1,5°C," terangnya.

Selain komitmen mitigasi, Indonesia juga akan lebih memperkuat komitmen adaptasi perubahan iklim berdasarkan pelaksanaan Enhanced NDC. Hal ini seiring dengan kesepakatan pada COP 28 di Dubai tentang Global Goal on Adaptation dan potensi pendanaan Loss and Damage. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan ketahanan iklim Indonesia dari aspek ekonomi, sosial dan penghidupan, ekosistem dan lanskap. (Ata/P-3)