Kemenag Seriusi Penanganan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan pada 2024

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggencarkan penerapan sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan pada tahun ini. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah menambah aktor resolusi konflik keagamaan.

Hal itu disampaikan Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Kemenag, Dedi Slamet Riyadi, dalam kegiatan Sapa ARK (Aktor Resolusi Konflik) dan Pegiat Resolusi Konflik pada Jumat (26/1).

"Di 2024 ini, kami akan fokus pada upaya implementasi sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan, sehingga sistem itu akan berjalan dan bekerja dengan baik. Kita telah memiliki regulasi berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 332 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1583 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam," ujar Dedi melalui keterangan resmi, Minggu (28/1).

Terkait itu, lanjutnya, diperlukan langkah-langkah operatif untuk mengimplementasikan kedua regulasi tersebut sehingga benar-benar memberi maslahat kepada masyarakat.

Baca juga: Kemenag: Petugas Haji Harus Familiar dengan Digital

Dedi juga menyampaikan Seleksi Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) akan ditingkatkan jumlahnya pada 2024. Jika di tahun-tahun sebelumnya hanya tersedia satu kelas, pada tahun ini akan ditambah menjadi tiga kelas. Dengan begitu, akan ada tambahan 150 orang Aktor Resolusi Konflik. Saat ini, sudah ada 100 Aktor Resolusi Konflik dari dua angkatan sebelumnya.

Dedi menjelaskan, sasaran pelaksanaan SPARK adalah kalangan penghulu dan penyuluh. Mereka disiapkan tidak hanya menjadi pelapor atau penginput data terkait potensi konflik keagamaan, tetapi juga diharapkan menjadi First Responders (Penanggap Pertama) ketika muncul indikator atau gejala sosial yang diduga dapat memicu konflik sosial keagamaan.

"Selain melaksanakan SPARK, pada 2024 juga akan digelar pelatihan Community Resilience. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap konflik keagamaan, bahkan konflik sosial lainnya," terangnya.

Baca juga: Oktober, Produk Luar Negeri juga Wajib Punya Sertifikasi Halal

Ia berharap, melalui pelatihan ini, masyarakat di tingkatan akar rumput memiliki ketahanan dan kecakapan untuk mengelola dan menangani potensi konflik yang terjadi. Masyarakat umum bisa memiliki kepekaan dan kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah penanganan konflik.

"Kita akan melatih perwakilan masyarakat, baik dari kalangan agamawan, pemerintah desa, karang taruna, dan organisasi masyarakat sehingga mereka memiliki kepekaan dan bisa merumuskan sendiri langkah-langkah solusi yang bisa dilaksanakan. Ini pelatihan yang menyasar masyarakat dari tingkatan yang paing bawah," tandasnya. (Z-11)