Pra-Kongres Kebudayaan Indonesia Rumuskan Dasar Pembangunan Kebudayaan RI

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pra-Kongres Kebudayaan Indonesia untuk merumuskan pemetaan pada Kongres Kebudayaan Indonesia yang akan diadakan pada 6-8 Oktober 2023. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengungkapkan, diharapkan rumusan-rumusan itu dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan pada RPJMN 2024-2040.

“Pertanyaan fundamentalnya, di mana tempat kebudayaan itu berada? Bukan hanya kita menginginkan kebudayaan harus ada di hulu pembangunan nasional. Saya harap kita bisa merumuskan bagaimana menetapkan kebudayaan di kepentingan nasional kita. Itu adalah PR kita saat ini,” kata Hilmar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Menurut dia, 2024 merupakan tahun yang penting. PasaLnya, di tahun itu Indonesia akan menghadapi proses 5 tahunan untuk mengganti kepemimpinan. Di samping itu, tahun depan akan ada RPJMN baru, setelah RPJMN 2005-2024 selesai.

Hilmar menilai, ada banyak masalah kebudayaan yang harus dibahas. Karenanya, pra-Kongres Kebudayaan Indonesia menjadi penting untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman kebudayaan dari berbagai pihak. Pada Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 lalu, ia mengakui ada banyak rumusan yang muncul.

“Saya kira semangat dalam kongres kebudayaan adalah semangat untuk menata perjalanan kita ke depan. Sehingga masalah-masalah yang saya kira tidak sedikit jumlahnya akan kita diskusikan dengan semangat menata masa depan yang lebih baik,” pungkas Hilmar.

Pada kesempatan itu, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek Restu Gunawan mengungkapkan, Pra-Kongres Kebudayaan Indonesia diadakan secara hibrida, dengan peserta berjumlah 132 asosiasi/lembaga atau sebanyak 197 orang peserta. Adapun, peserta datang dari berbagai wilayah yang meliputi dewan kesenian, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan jenjang menengah.

Kegiatan pra-Kongres meliputi pleno awal, yakni penjelasan umum dan pembagian kerja perkomisi. Pembagian komisi dibagi menjadi tiga, yang terdiri dari Komisi Tata Kelola Infrastruktur dan Ekosistem Kebudayaan. Setiap komisi akan didampingi oleh beberapa fasilitator.

“Saya ingat di tahun 2014 Pak Dirjen sempat mengatakan bahwa masih ada aktivitas arus balik kebudayaan. Dan sampai sekarang problem itu masih belum selesai, karena arus balik yang kita harapkan itu seperti apa? Ke depan harus kita rumuskan mumpung ini menuju 2024 menyambut era kepemimpinan baru,” pungkas dia. (Z-5)